Mengawal Inalum Kembali ke Pangkuan
Oleh Ninuk M Pambudy
Tidak diceritakan dalam buku pelajaran tersebut, Inalum adalah patungan Pemerintah Indonesia dan Nippon Asahan Aluminium (NAA) Jepang dengan komposisi saham 41,12 persen dan 58,8 persen. Mungkin khawatir hilang kebanggaan pada negeri yang katanya kaya bahan tambang.
Berstatus penanaman modal asing, investasi Inalum pada 1978 besarnya 411 miliar yen (sekitar 2 miliar dollar AS). PMA ini beroperasi sejak 1982 dan mendapat pasokan listrik gratis dari PLTA Asahan II sebesar 604 MW. Menurut situs resmi Otorita Asahan/Inalum, 60 persen hasil aluminium dijual ke luar negeri dan sisanya di pasar domestik.
Pada 31 Oktober 2013, perjanjian pengoperasian Inalum dan pembangkit listrik Asahan oleh investor asing berakhir.
Inalum akan menjadi ujian pertama bagi pemerintah melaksanakan komitmen mengelola tambang bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Jika dibandingkan dengan wajib divestasi saham bagi investor asing di usaha mineral dan pertambangan hingga 49 persen (pihak Indonesia menjadi 51 persen) seperti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012, pemerintah tidak perlu mengambil alih 58,8 persen saham NAA.
Namun, pemerintah sangat bergairah mengambil alih seluruh sisa saham Inalum.
”Pemerintah memutuskan, Inalum harus kembali ke Indonesia dengan mengganti sisa aset 723 miliar dollar AS,” kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa yang juga Ketua Dewan Pengarah Otorita Asahan.
Setelah kepemilikan kembali ke Indonesia, langkah berikut mengembangkan Inalum dengan menghitung seluruh sumber daya alam, teknologi, dan manusia Indonesia.
Investasi itu, menurut Hatta, bisa ditanggung pemerintah sendiri melalui BUMN atau dibuka ke pihak lain, termasuk BUMD dan swasta nasional, juga asing, melalui tender.
”Kami sangat memperhatikan keinginan Jepang tetap ikut mengembangkan Asahan. Statusnya bukan perpanjangan kontrak, melainkan kontrak baru dengan perjanjian baru,” kata Hatta di rumah dinasnya, Selasa (13/3).
Menteri Perindustrian MS Hidayat di tempat terpisah mengatakan, pemerintah berketetapan meningkatkan kapasitas Inalum menjadi 410.000 ton dari kapasitas awal 225.000 ton per tahun. ”Ini untuk memenuhi kebutuhan aluminium dalam negeri 600.000 ton per tahun,” kata Hidayat.
Untuk meningkatkan produksi dan menjaga lingkungan, terutama pasokan air ke Toba seperti selama ini, butuh investasi 1,3 miliar dollar AS.
Dirjen Pertambangan dan Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Thamrin Sihite mengatakan, dia cenderung pengelolaan Inalum dan Asahan ada pada BUMN. Alasannya, BUMN lebih mampu dari sisi bisnis dan teknis. ”Tetap harus ada perhitungan ekonomi,” katanya.
Bagi masyarakat sekitar Danau Toba, Inalum dan pembangkit listrik yang menghidupinya terasa ada dan tiada.
”Bertahun-tahun masyarakat sekitar tidak mendapat pasokan listrik. Baru sekitar lima tahun terakhir ada perbaikan setelah masyarakat meributkan,” kata Martin Hutabarat. Dia anggota DPR daerah pemilihan 3 Sumatera Utara, yang terdiri atas kabupaten sekitar Toba, seperti Karo, Simalungun, Dairi, Samosir, Toba Samosir, Asahan, dan Batu Bara.
Menurut Martin, Inalum selalu merugi, kecuali lima tahun terakhir mencatatkan sedikit keuntungan. Itu pun setelah masyarakat Sumut, antara lain melalui Yayasan Danau Toba, mempertanyakan. Dia menduga, itu karena alumina, bahan baku aluminium, diimpor perusahaan Jepang anak perusahaan Inalum, dari Australia.
Hatta tak sependapat. Menurut dia, kerugian Inalum karena nilai yen terapresiasi tiga kali sejak investasi. Akibatnya, Pemerintah Indonesia lambat menuai manfaat karena keuntungan habis dipakai untuk membayar saham pemerintah.
Pemerintah Provinsi Sumut dan sembilan kabupaten sekitar Toba berminat mengambil alih saham NAA. Plt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho meminta pemerintah pusat mengalokasikan 60 persen saham Inalum.
Dia optimistis putra-putri Sumut dapat mengelola Inalum karena 10 tahun terakhir pengelolaan Inalum dilakukan tenaga Indonesia yang adalah dari Sumut.
Dia menegaskan, belum ada yang ditunjuk mengambil alih saham NAA, tidak juga PT Toba Sejahtera. ”Belum ada. Masih menunggu pemerintah pusat. Kalau disetujui, mudah mencari dana, dari dalam atau luar negeri,” katanya.
Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies Marwan Batubara mengatakan, pemerintah harus mengambil alih Otorita Asahan dan Inalum. Biaya pembangkitan listrik PLTA Asahan hanya Rp 100/kW, sementara jika memakai solar Rp 1.200. ”Keuntungan begitu besar akan dinikmati BUMN. Tak ada alasan pemerintah tak punya uang,” kata Marwan.
Martin juga menekankan keuntungan hanya dari menjual listrik Asahan dapat mencapai Rp 270 miliar per bulan dengan tarif lama.
Baik Marwan maupun Martin berpendapat sebaiknya pemerintah pusat mengambil alih Asahan dan Inalum. Alasannya, pajak, royalti, dan kontrol lingkungan dapat dinikmati orang banyak.
Jika diberikan kepada perusahaan swasta lokal, Marwan mengkhawatirkan penyediaan dana. ”Dana pasti akan pinjam dari luar. Jika perusahaan yang mengambil alih tidak terlatih dalam bisnis manajemen lalu terjadi sesuatu, kepemilikan jatuh kepada pihak luar lagi,” ujar Marwan.
Martin mengingatkan pemerintah agar sungguh-sungguh mengambil alih saham Asahan dan Inalum. ”Kalau Jepang kembali masuk, rakyat Sumatera Utara siap demo,” katanya.(WSI/HAR/OIN)
