Berantas Premanisme, Hendardji Pilih Pendekatan Kemanusiaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Premanisme merupakan salah satu permasalahan Ibu Kota Jakarta yang harus mendapat perhatian dari pemerintah kota. Fungsi-fungsi kelembagaan yang seharusnya bertanggung jawab, tidak berjalan normal. Akhirnya dikuasai oleh tangan-tangan di luar pemangku kewenangan formal, seperti pada lahan parkir serta tempat pemakaman umum.

Menanggapi permasalahan tersebut, bakal calon gubernur DKI jalur independen, Hendardji Soepandji, memiliki formula khusus untuk mengurai benang kusut premanisme yang telah masuk ke sendi-sendi kota Jakarta tersebut.

"Premanisme itu harus diselesaikan oleh pendekatan kemanusiaan, lewat langkah-langkah persuasif, preventif, dan represif," ujarnya kepada Kompas.com usai mendaftarkan dirinya di kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Jalan Budi Kemuliaan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (16/3/2012).

Meski demikian, pria yang terakhir menjabat sebagai Komandan Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia tersebut mengungkapkan tidak melakukan pendekatan represif, apalagi dia berlatar belakang militer.

"Represif itu kan hanya dilakukan apabila ada pelanggaran hukum, sepanjang belum ada pelanggaran, kami melakukan pendekatan kemanusiaan, karena mereka juga manusia yang perlu hidup," katanya.

Pasangan tersebut telah mendaftarkan dirinya ke KPUD. Meski lolos pendaftaran, Hendardji-Riza harus tetap melengkapi tiga poin berkas syarat-syarat administrasi, yaitu surat keterangan tidak pailit dari pengadilan niaga, struktur tim sukses hingga tingkat kecamatan dan nomor rekening kampanye. Selain itu, pasangan tersebut juga harus memenuhi syarat dukungan KTP sebanyak 14.839.

Meski demikian, Hendardji yakin pihaknya akan lolos menjadi calon gubernur DKI, bersaing dengan nama-nama besar lainnya. "Kami akan kasih dua kali lipatnya," katanya.