Zona Waktu Disatukan Pasti Ada "Cost"-nya

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom EC-Think Telisa Falianty memandang positif rencana pemerintah untuk menyatukan zona waktu yang ditargetkan berlaku pada 17 Agustus mendatang. Tetapi, menurut dia, pemerintah perlu mengkaji lebih dalam apa saja kendala- kendala yang mungkin dihadapi dalam penerapannya. "Tolong dikaji lebih dalam pasti ada suatu perubahan, ada kerugian dari diberlakukannya satu zona waktu," ujar Telisa kepada Kompas.com, di Jakarta, Jumat (16/3/2012).

Ia menerangkan, pemerintah harus melakukan kajian yang komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait rencana penyatuan zona waktu. Jangan sampai kajian hanya dilakukan satu arah yakni hanya dari pemerintah saja. "Itu kan ada impact-nya dan penyesuaian-penyesuaian yang (harus) kita lakukan," tambah Telisa.

Menurut dia,pemerintah jangan terburu-buru dalam memberlakukan hal ini demi, salah satunya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena, kata Telisa, pasti ada penyesuaian dan biaya yang harus dikeluarkan. Masyarakat pun harus bisa beradaptasi dengan perubahan zona waktu yang direncanakan akan memakai waktu Indonesia bagian tengah (Wita) sebagai patokan. "Cost penyesuaian pasti ada, seperti menu cost perubahan menu di restoran," tegas Telisa.

"Mungkin bisa saja (meningkatkan pertumbuhan ekonomi) tapi kita musti lihat kendala- kendalanya," pungkasnya.

Untuk diketahui saja, pemerintah berencana menyatukan dari tiga zona ekonomi (WIB, Wita, dan WIT) menjadi satu zona yang mengacu pada Wita atau GMT+8. Dengan acuan tersebut, maka waktu Indonesia menjadi sama dengan Singapura dan Malaysia. Kadiv Humas dan Promosi KP3EI (Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia), Edib Muslim, mengatakan penyatuan zona waktu di Indonesia bisa berdampak baik bagi pertumbuhan ekonomi. "(Penyatuan zona waktu) mudah-mudahan bisa mengangkat 20 persen PDB (Produk Domestik Bruto)," ujar Edib, di Bogor, Sabtu (10/3/2012).