Mengatasi DKI Perlu Revolusi Berpikir
Jakarta, Kompas -
Eric Sheppard, profesor bidang geografi dari Universitas Minnesota, Amerika Serikat, Jumat (16/3), mengatakan, diperlukan sebuah revolusi dalam melihat dan mencari cara mengatasi permasalahan yang menimpa kota-kota di negara berkembang.
”Salah satunya adalah revolusi dalam berpikir. Bagaimana tata kota tidak harus hasil adopsi dari kota-kota besar di Amerika Serikat atau Eropa, seperti New York atau London. Ada banyak hal yang bisa dipelajari dari kota seperti Jakarta. Tidak semuanya negatif dan mungkin justru bisa diadopsi oleh kota-kota besar negara maju,” kata Sheppard.
Sheppard memaparkan soal revolusi mengatasi masalah perkotaan tersebut dalam jumpa pers yang termasuk rangkaian acara Conference on Urban Revolutions in the Age of Global Urbanism di Universitas Tarumanagara.
Konferensi internasional yang berlangsung pada 16-20 Maret 2012 ini dihadiri 24 ahli perkotaan, geografi, ekonomi, sosiologi, dan banyak lagi dari seluruh dunia. Puluhan ahli itu juga terlibat aktif dalam banyak penelitian, menulis buku, dan merupakan praktisi di bidangnya.
Ketua Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Tarumanagara Jo Santoso mendampingi Sheppard dalam jumpa pers tersebut.
Sheppard mengatakan, Jakarta selalu disebut sebagai kota yang amat buruk dari berbagai sisi. ”Kemacetan, kekumuhan, banjir, dan lain-lain. Namun, jika benar-benar tinggal dan mencoba memahami Jakarta, ada banyak hal menarik dan mungkin positif dari kota ini,” katanya.
Banyaknya kawasan permukiman tradisional, yaitu kampung, yang sampai sekarang dianggap sebagai salah satu masalah besar di Jakarta dan hingga kini belum terpecahkan.
”Namun, apa benar ketika semua kampung dipindahkan ke perumnas atau apa pun istilahnya, dengan tujuan penataan kota, masalah selesai?” ungkap Jo.
Jo melihat pembuatan kota-kota satelit di pinggiran Jakarta, seperti Serpong, Karawaci, Depok, dan Bekasi, sejak 1980-an justru melahirkan ledakan jumlah penduduk tak terkendali.
”Memang sudah menjadi kecenderungan di berbagai belahan dunia bahwa urbanisasi terus terjadi sehingga perpindahan penduduk dari desa ke kota atau kawasan sekitar kota makin membengkak,” katanya.
Di China, saat ini, hampir 50 persen penduduk hidup di perkotaan atau pinggiran yang bisa disebut kawasan urban. Di Jakarta dan kota besar lain di Indonesia, kondisi serupa terjadi.
Meski secara administratif bukan bagian dari Jakarta, penduduk di pinggiran itu sehari-hari menjadi beban Jakarta. Akhirnya, Jakarta dipaksa menyediakan fasilitas transportasi dan infrastruktur lain agar kebutuhan warga luar itu terpenuhi.
Hasilnya, dengan jumlah penduduk sekitar 10 juta jiwa saat ini saja, Jakarta sudah keteteran. Bagaimana jika dalam 10-20 tahun ke depan jumlah penduduk itu berlipat dua?
Keberadaan kampung-kampung di tengah Jakarta juga masih menunjukkan rendahnya kualitas hidup terkait dengan ketersediaan air, sampah, dan transportasi publik. Pembenahan wajib dilakukan.
”Kuncinya adalah meneliti dan menggali sedalam mungkin potensi. Masyarakat sebagai subyek utama wajib dilibatkan dari awal perencanaan hingga eksekusi program,” kata Sheppard.
