Jokowi Cagub DKI, Tugas di Solo Ditinggal?

SOLO, KOMPAS.com — Pencalonan Wali Kota Solo Joko Widodo menjadi Gubernur DKI Jakarta seharusnya tidak dijadikan alasan untuk tidak melayani masyarakat di Kota Solo. "Birokrasi harus tetap fokus untuk memberikan pelayanan publik dan tidak berlarut-larut memikirkan Jakarta," kata Wakil Wali Kota Solo FX Rudyatmo di rumah dinas, Selasa (20/3/2012). 

Saat disinggung status pejabat sementara wali Kota Solo, Rudy menjelaskan, seorang wali kota bisa mendelegasikan tugas ke mana pun, meskipun ada pejabat sementara (PJS). Kebijakan atau pengambil keputusan tetap berada di tangan wali kota. "Selama ini, semua kebijakan, beliau yang melaksanakan. Namun, pelaksanaan di lapangan atau kebijakan administratif, Jokowi (panggilan Joko Widodo) tidak pernah meninggalkan wakilnya," kata Rudy.

Secara teknis, Rudy mengaku akan selalu berkoordinasi melalui telepon dengan Jokowi. "Harapan saya, selama masa cuti, tidak akan ada kebijakan-kebijakan yang harus ditandatangani Wali Kota, termasuk peraturan wali kota (perwali). Harus selesai sebelum Jokowi cuti. Namun, seandainya ada, kita harus mempersiapkan terlebih dahulu sekarang," ujar Rudy.

Beberapa perwali yang harus diselesaikan antara lain petunjuk teknis APBD dan data warga miskin. "Sejauh bukan menjadi pengambil keputusan, saya masih bisa menangani," tambahnya.