Pemilu yang Menjadi Harapan Besar, tetapi Ada Keraguan
Dalam hitungan sepekan, negeri yang baru berdemokrasi, Myanmar, memasuki babak baru kehidupan perpolitikan. Negara ini menggelar pemilu sela pada 1 April untuk memperebutkan 48 kursi parlemen.
Ini dinilai banyak kalangan, terutama di luar negeri, menjadi parameter ”kemajuan” reformasi negeri itu. Beberapa hari lalu tiba-tiba Pemerintah Myanmar melayangkan ”surat undangan” ke sejumlah negara dan organisasi multilateral, termasuk ASEAN dan PBB, untuk mengirimkan pemantau masing-masing.
Langkah dan kebijakan itu mengundang apresiasi positif, mengingat pada pemilu November 2010 negeri itu sama sekali menutup diri dari pemantau asing. Walhasil, hasil pemilu yang lalu menghasilkan pemerintahan sipil bermasalah. Tokoh oposisi Aung San Suu Kyi dan partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) saat itu memboikotnya.
Menyikapi undangan untuk mengirim pemantau resmi, Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa menyambut gembira meski menyebut undangan itu tidak cukup memberi waktu buat persiapan tim pemantau. Menurut Marty, kemungkinan Pemerintah Indonesia hanya akan menugaskan pejabat atau petugas pemantau dari Kedutaan Besar RI di Myanmar.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Victoria Nuland juga memastikan AS akan memenuhi undangan tersebut.
AS, Uni Eropa, PBB, dan ASEAN diminta mengirim masing-masing tiga jurnalis dan dua orang perwakilan untuk ikut dalam pemantauan. ”Langkah ini adalah langkah awal yang baik. Myanmar sebelumnya melarang keterlibatan pemantau asing. Kami berharap bisa terus melanjutkan keterbukaan di masa mendatang,” tambah Nuland.
Dalam pemilu sela ini, Suu Kyi juga ikut memperebutkan salah satu dari 48 kursi di parlemen. Jika berhasil, untuk pertama kali Suu Kyi akan memiliki suara di pemerintahan Myanmar.
Sikap dan kebijakan terbuka Pemerintah Myanmar kali ini tetap dilanda pesimistis. Mereka meragukan efektivitas pemantauan lantaran mepetnya waktu yang diberikan. Undangan datang tidak lebih dari dua pekan menjelang hari H.
Dengan kondisi itu, banyak pihak, termasuk juga AS, mengaku memilih untuk menunggu dan melihat perkembangan, apakah pemilu itu akan berlangsung adil dan bebas. Dari situ kemudian dinilai, apakah Myanmar akan mendapat semacam ”hadiah” lagi, terkait pencabutan berbagai macam sanksi.
Salah satu sikap pesimistis disuarakan dari Washington. Aung Din dari kelompok prodemokrasi yang mengampanyekan demokrasi di Burma (Myanmar) di AS cenderung bersikap skeptis pada hasil pemilu sela.
”Saya meragukan bagaimana pemantau internasional bisa mengetahui kecurangan dalam proses pemilu, apalagi mereka hanya diundang beberapa hari saja menjelang pemilu 1 April,” ujar Din.
Din menuduh sepanjang proses pemilu sela telah terjadi berbagai bentuk kecurangan, mulai dari pemalsuan daftar pemilih, politik uang, dan praktik bias yang dilakukan panitia pemilu di daerah-daerah.
Suu Kyi sendiri beberapa waktu lalu mengeluhkan adanya sejumlah praktik kecurangan. Nama orang-orang yang sudah meninggal ada di dalam daftar pemilih. Ada pelarangan mendadak soal penggunaan lapangan untuk kampanye.
Saat berpidato di depan massanya dalam kampanye di Mawlamyaing beberapa waktu lalu, Suu Kyi menyindir sejumlah parpol penguasa yang sengaja mengiming-imingi para calon pemilih dengan berbagai janji, seperti akan membangunkan jalan, jembatan, dan akses listrik ke desa-desa terpencil.
”Kami (Partai NLD) tidak akan menjanjikan sesuatu yang kami tahu tak akan bisa kami penuhi. Mereka menjanjikan akan memasang listrik. Akan tetapi, saat saya berkampanye rakyat tetap datang dan menyambut saya dengan membawa lilin karena desa mereka memang belum diterangi listrik,” ujar Suu Kyi.
Kabar terbaru, pihak komisi pemilu menunda pemilu sela di tiga kawasan dengan alasan keamanan, yakni di Mogaung, Phakant, dan Bamaw. Wilayah ini berada di bawah pemerintahan otonomi etnis Kachin.
Hal itu memicu persoalan baru mengingat di tiga wilayah itu mantan pemimpin dan pejuang organisasi pembebasan Kachin, Tu Ja, dari Mogaung mencalonkan diri sebagai kandidat independen.
Wilayah otonomi Kachin kembali bergolak ketika pertempuran kembali pecah antara tentara pemerintah dan pihak pemberontak etnis Kachin, walau Presiden Thein Sein beberapa waktu lalu telah menyerukan gencatan senjata.
Langkah serupa juga pernah terjadi saat pemilu November 2010 ketika komisi pemilu menghalang-halangi para pemimpin etnis Kachin membentuk partai untuk mencalonkan kandidat. Mereka juga dilarang maju sebagai independen.
Alasan penundaan dan pelarangan juga dikaitkan dengan kondisi keamanan ketika itu. Akibatnya, pemilu 2010 menyisakan sejumlah kursi parlemen yang masih kosong. Penundaan tersebut mengundang reaksi kecewa dari NLD. Juru bicara NLD, Nyan Win, menilai penundaan itu sebagai kebijakan mengejutkan dan mengecewakan.
Pihak NLD mengatakan, di wilayah yang mengalami penundaan pemilu itu perolehan suara untuk mereka justru besar. ”Saya tidak melihat ada ancaman keamanan. Saya sudah berkunjung ke sana dan bisa memastikan itu,” ujar Nyan Win.
Apa benar pemerintah ingin menjadikan pemilu kali ini sebagai keseriusan agar menjadi negara terbuka dan demokrasi?
