Demo di Ternate Ditanggapi Wakil Wali Kota

TERNATE, KOMPAS.com - Aksi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) oleh mahasiswa di Ternate mendapat tanggapan dari Wakil Wali Kota Ternate, Arifin Djafar. Arifin berkilah, Pemerintah Daerah tidak punya kewengan merubah kebijakan pemerintah pusat.

"Apa yang dilakukan mahasiswa itu hal yang wajar. Tapi kita di daerah (pemda) sama sekali tidak punya kewengan merubah apa yang diinginkan mahasiswa (menolak kenaikan BBM)," ungkap Arifin kepada wartawan di Kantor Wali Kota Ternate, Selasa (27/3/2012). "Seperti di Solo wakilnya menolak. Tapi di satu sisi ada perintah dari Mendagri (melarang kepala daerah menolak kenaikan BBM). Mau jadi apa negeri ini," tandas Arifin.

Di lain pihak, masih kata Arifin, harga BBM belum naik. Karena masih menjadi pembahasan di tingkat DPR RI. "Masih ada tarik menarik," katanya.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua DPRD Kota Ternate Iqbal Ruray saat mendampingi Wakil Wali Kota. Iqbal yang baru saja bersama-sama dengan pendemo melakukan aksi jalan kaki dari Kantor DPRD menuju Kantor Wali Kota Ternate itu, mengaku keputusan menaikan harga BBM ada ditingkat pusat.  "Ini kewenangan mereka di sana (pemerintah di Jakarta)," tutur Iqbal.

Iqbal lantas mengklarifikasi tujuannya berjalan kaki bersama mahasiswa ke kantor Wali Kota Ternate. Menurutnya, dia ingin bertemu dengan Wali Kota ataupun Wakil Wali Kota. Hanya saja, ratusan mahasiswa Ternate itu tidak berhasil bertemu dengan kepala daerah setempat untuk menyampaikan tuntutan mereka, mendesak pemerintah daerah bersama DPRD merekomendasikan penolakan kenaikan harga BBM. "Pemerintah mau bertatap muka dengan delegasi mahasiswa. Tapi mereka (mahasiswa) mau bertatap muka di lapangan," jelas Iqbal.

Semntara mahasiswa, saat melakukan orasi di kantor Wali Kota, tidak sempat bertatp muka dengan kepala daerah. Mereka hanya menyampaikan orasi yang intinya menolak kenaikan BBM. Setelah berorasi, ratusan pendemo ini langsung membubarkan diri. Namun sebelumnya, sempat terjadi aksi saling dorong dengan petugas polisi dan satpol PP karena mahasiswa berkeinginan masuk ke kantor Wali Kota.

Hingga membubarkan diri secara tertib, aksi mahasiswa di Ternate mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan, baik itu TNI/Polri maupun anggota Satpol PP Kota Ternate.