Ikut Demo, Walikota Malang Tak Gentar Dipecat Mendagri dan Presiden

MALANG,KOMPAS.com - Demi memperjuangkan aspirasi rakyat, Walikota Malang, Peni Suparto dengan tegas menyatakan, dirinya tak gentar dengan ancaman sanksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kalau walikota ikut dalam aksi tolak kenaikan harga BBM.

"Saya sebagai Walikota Malang, sikap saya tegas. Yakni menolak kenaikan harga BBM. Karena saya berjuang untuk warga Kota Malang. Kenaikan harga BBM itu jelas memberatkan pada rakyat," tegas Peni.

Pernyataan Peni tersebut, disampaikan dalam orasinya saat memimpin aksi di hadapan ratusan massa PDI Perjuangan. Aksi tersebut menolak kenaikan BBM di depan Balaikota Malang, Selasa (27/3/2012). "Sikap saya ini, sesuai dengan aspirasi warga Kota Malang," katanya.

Menurut Peni, yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang itu, dirinya mengaku tak merasa gentar dengan ancaman sanksi yang akan diberikan oleh Mendagri dan Presiden SBY.

"Saya tak takut dipecat oleh Mendagri dan Presiden. Undang-Undang jelas melindungi saya. Sebagai pejabat publik yang dipilih langsung oleh rakyat, saya tak bisa dipecat gara-gara menyampaikan aspirasi," tegas Peni lantang.

Sebelumnya, Mendagri Gamawan Muhammad, memang meminta pada Kepala Daerah, untuk tidak ikut turun melakukan aksi menolak kenaikan harga BBM di daerahnya masing-masing. Lebih lanjut Peni menyampaikan, pihaknya berharap kepada pemerintah pusat, untuk memberikan subsidi BBM sesuai kebutuhan.

"Caranya dengan mengoptimalkan ladang minyak dalam negeri. Serta meninjau ulang kepemilikan perusahaan asing terhadap lapangan minyak, tambang gas dan batu bara," katanya.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar, beber Peni, seluruh kekayaan alam dikuasai oleh Negara untuk kesejahteraan rakyat. Bukan untuk sekelompok orang. "Karenanya, rakyat harus bisa menikmati dan bisa sejahtera dari kekayaan alam yang ada di Indonesia," katanya.

Seharusnya, tambah Peni, jika pemerintah ingin menaikkan BBM, terlebih dahulu melakukan pendekatan pada rakyat untuk mensosialisasikan hal tersebut. "Menurut saya, disisi pendekatan kepada rakyat itulah yang lemah dilakukan oleh pemerintah pusat," jelasnya.