Rp 7,8 Triliun Tak Selesaikan Masalah Kemiskinan di Desa

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat transportasi dari Universitas Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno menilai, dana pembangunan infrastruktur pedesaan yang diputuskan sebesar Rp 7,883 triliun oleh Badan Anggaran DPR dan Pemerintah, Selasa (27/3/2012) kemarin, tidak akan menyelesaikan masalah kemiskinan di pedesaan.

"Kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Rp 7,883 triliun untuk infrastruktur desa hanya membuat 9 bulan rakyat bekerja pada proyek padat karya. Tapi selanjutnya tak selesaikan masalah kemiskinan di desa," sebut Djoko kepada Kompas.com melalui pesan singkat, Rabu (28/3/2012).

Djoko mengemukakan, agar dana pembangunan infrastruktur pedesaan tersebut efektif harusnya disertai dengan pengadaan sarana angkutan pedesaan. Sarana angkutan ini harus mendapatkan subsidi BBM sehingga ongkosnya transportasinya tetap murah.

Dikatakannya, sarana transportasi desa yang memadai penting peranannya untuk mengangkat kesejahteraan petani. "Hasil panen bisa tak terangkut ke kota, karena ongkos transportasi mahal," tambah dia.

Ia memberi contoh, ketika harga cabai sempat mencapai Rp 100.000 per kilogram di tingkat konsumen seperti yang pernah terjadi pada awal tahun 2011, petani di lereng Gunung Merapi hanya mampu menjual Rp 25.000 saja. Selisih harga justru habis di ongkos transportasi dan keuntungan buat tengkulak dan pedagang di kota.

"(Jadi) saatnya pemerintah memperhatikan sarana transportasi desa, bukan hanya membangun jalan desa," pungkas Djoko.