Mayoritas Fraksi di DPRD DIY Tolak Kenaikan Harga BBM

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Mayoritas fraksi di DPRD DIY menolak rencana pemerintah kenaikan harga bahan bakar minyak.

Fraksi PDI-P, PKS, PAN, dan Golkar DPRD DIY menyatakan menolak kenaikan harga BBM dan berjanji akan memperjuangkan aspirasi rakyat Yogyakarta.

Ini menyusul serangkaian aksi unjuk rasa yang berlangsung setiap hari di DPRD DIY dalam beberpa hari terakir.

Dalam jumpa pers yang digelar Rabu (28/3/2012) siang di DPRD DIY diketahui hanya Fraksi Partai Demokrat yang menyatakan mendukung kebijakan pemerintah untuk menaikan harga BBM.

Sedangkan perwakilan Fraksi PKB dan Fraksi Pembangunan Nurani Peduli Indonesia (PNPI) Raya yang merupakan gabungan partai Hanura, Gerindra, PPP, PKPB tak hadir.

Ketua Fraksi Golkar Ahmad Subangi menyatakan, kenaikan BBM memberatkan masyarakat. Akan lebih baik bila pemerintah pusat mengubah politik anggaran di APBN.

Bahkan Ahmad Subangi mengaku telah melakukan desakan ke DPP partai Golkar untuk mengakomodasi aspirasi fraksinya dan aspirasi rakyat Yogyakarta.

"Saya sudah sampaikan permohonan itu tadi malam," kata Ahmad Subangi.

Senada Ketua Fraksi PAN Arif Nur Hartanto mengatakan, sudah berupaya memperjuangkan aspirasi rakyat Yogyakarta atas kenaikan BBM ke pusat.

"Setelah mendengarkan aspirasi rakyat Jogja yang menolak kenaikan BBM, kami sudah menyampaikanya ke DPP PAN, bahkan kami sampaikan pula solusinya, misal dengan mengembalikan kedaulatan energi dan efisiensi APBN," ujarnya.

Hal yang sama, menolak kenaikan harga BBM, juga disampaikan ketua Fraksi PKS Agus Sumartono.

Sementara Ketua Fraksi Demokrat Putut Wiryawan menguatkan argumen pemerintah tentang perlunya menaikan harga BBM untuk penyelamatan ekonomi negara.

"Tidak ada pemerintah yang ingin menyengsarakan rakyatnya. Pemerintah pusat tidak gegabah menentukan pilihan. Kenaikan BBM ini ranahnya pemerintah pusat, kami dalam posisi melaksanakan kebijakan pemerintah pusat," tuturnya.

Meski mayoritas fraksi menyatakan menolak kenaikan BBM , DPRD DIY secara kelembagaan belum menentukan sikap resmi. Ketua DPRD DIY Youke Agung Indra Laksana menyatakan masih mengupayakan secara teknis mengundang semua fraksi untuk menyatakan sikap secara kelembagaan.

Cara itu menurutnya mungkin dilakukan sebagaimana yang pernah dilakukan ketika mendukung penetapan pada RUUK DIY.

"Bisa saja DPRD membuat sikap secara kelembagaan seperti saat RUUK, cuma sampai sekarang masih harus dibicarakan dengan fraksi," ucapnya.