Dukuh Sleman Tak Akan Salurkan BLSM

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Paguyuban Dukuh Kabupaten Sleman Cokropamungkas berencana tidak akan menyalurkan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) pada warga miskin, namun akan menggunakannya untuk program kerja padat karya.

Sikap tersebut disampaikan Ketua Paguyuban Dukuh Sleman dan Ketua Terpilih Paguyuban Dukuh DIY Semar Sembogo Sukiman Hadi Wijoyo dalam rapat kerja bulanan di Kantor Desa Sidomoyo, Godean, Sleman, Rabu (28/3/2012), yang juga dihadiri ketua peguyuban Dukuh Kulonprogo dan Gunungkidul.

Menurut Sukiman pemberian BLT atau BLSM langsung kepada warga miskin, hanya akan mengadu-domba dukuh dengan warganya. "Pengalaman 2009 lalu, beberapa dukuh di Sleman harus adu mulut dengan warga sendiri karena ada beberapa keluarga miskin yang tidak masuk daftar penerima BLT, sementara ada warga yang tidak terlalu miskin justru masuk daftar penerima," kata Sukiman.

Sukiman menambahkan data rumah tangga miskin yang digunakan Pemerintah Pusat didasarkan pada sensus Badan Pusat Statistik (BPS) yang menurutnya tidak valid dan tidak sesuai dengan jumlah dan kriteria warga miskin yang ditentukan Pemkab Sleman.

"Setiap ada pendataan baru, pasti ada yang tidak puas. Ujung-ujungnya dukuh dituding pilih kasih dan selalu menjadi sasaran protes warga yang tidak menerima bantuan," kata Sukiman.

Menurut Sukiman kompensasi kenaikan harga BBM, jika nanti ada, lebih baik diwujudkan dalam bentuk kegiatan padat karya, atau bisa juga dialihkan menjadi bantuan modal secara kolektif untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi. "Nanti kami akan mengganti program penyaluran dana BLSM bukan pada per keluarga miskin, tapi akan diwujudkan pada program padat karya seperti pengerasan jalan, pembuatan talud atau semacamnya," ujar Sukiman.

Hal yang sama juga dikatakan Ketua Paguyuban Dukuh Kulonprogo Madu Koro Mugiyatno. Menurutnya, penyaluran BLSM secara langsung pada warga miskin memang sudah tidak relevan untuk kondisi saat ini. Lebih baik jika dialihkan untuk kegiatan padat karya. "Kami akan mengusahakan agar dana BLSM itu untuk pembangunan drainase dusun atau bersih-bersih sungai. Jadi hanya mereka yang bekerja yang mendapatkan dana BLSM, " kata Mugiyatno.

Mugiyatno menambahkan, simpang-siurnya data tentang warga miskin versi BPS dan kriteria warga miskin versi pemerintah kabupaten sering menjadi sumber masalah di lapangan. Di Sleman sendiri, Sekretaris Daerah Sleman Sunartono pernah mengatakan data warga miskin BPS masih terpaku pada daftar tahun 2008 yang tercatat 168.158 jiwa. Sedangkan data warga miskin Kabupaten Sleman mencapai 163.000. Dari dua data ini hanya 40.000 orang yang datanya sesuai.