Myanmar Sambut Pemantau

YANGON, KOMPAS - Pemerintah Myanmar menyambut baik kehadiran pemantau asing, baik dari kalangan jurnalis maupun anggota parlemen, yang akan mengawasi jalannya pemilihan umum sela pada 1 April mendatang.

Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Myanmar Wunna Maung Lwin, Kamis (29/3), dalam pengarahan singkat para pemantau dari negara asing dan sejumlah organisasi internasional. Undangan untuk mengirim pemantau dikirimkan Pemerintah Myanmar kepada sejumlah negara dan organisasi kawasan, seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, ASEAN, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, hanya dua pekan sebelum pemilu sela.

Sejumlah pemantau asing sempat mempertanyakan sejumlah persoalan teknis, seperti kemungkinan pemantau mengecek kotak dan surat suara sebelum pemilu dimulai di tempat pemungutan suara yang dipantau, serta teknis pemantauan saat penghitungan suara. Namun, Lwin menjawab hal itu belum diputuskan Komisi Pemilu.

Perwakilan parlemen Kanada dan Singapura berharap penghitungan bisa dipantau sejak dari TPS hingga hasil akhir.

Pemantau dari Singapura meminta Myanmar memperpanjang visa jurnalis asing mengingat penghitungan suara diperkirakan baru usai sepekan setelah pemilu. Padahal, Pemerintah Myanmar hanya memberi visa tujuh hari, sejak 29 Maret, sehingga jurnalis asing sudah harus meninggalkan negeri itu pada 3 April, atau hanya dua hari setelah pemilu.

Lwin hanya mengingatkan pemantau asing tidak melanggar ketentuan yang ditetapkan Komisi Pemilu. Mereka dibebaskan mewawancarai narasumber, tetapi dilarang keras masuk ke TPS dan sejumlah larangan lain.

Pemantau asing mulai berdatangan Rabu malam. Sekretariat ASEAN mengirim enam pemantau, dipimpin Direktur Urusan Eksternal Mely Anthony.

Sementara itu, saat ditemui di ruang kerjanya, Duta Besar RI untuk Myanmar Sebastianus Sumarsono kepada wartawan Kompas Wisnu Dewabrata dan Orin Basuki mengaku kagum dengan perubahan signifikan dalam proses demokrasi Myanmar. Hal itu terlepas dari motivasi mereka agar terlepas dari sanksi yang diterapkan negara Barat.

”Perubahannya, banyak orang bilang, jauh melebihi yang diharapkan. Hal itu harus diapresiasi. Mereka sudah punya Komnas Hak Asasi Manusia. Persnya pun sudah lebih merdeka. Kalau dulu koran pemerintah New Light of Myanmar itu isinya cuma seremonial, sekarang ada tulisan analisisnya,” ujar Sumarsono.

Sumarsono menambahkan, Indonesia hanya mengirim tiga pemantau dari KBRI, termasuk dirinya, ke wilayah Mon State, Sagaing, dan Ayeyawady.

 
45 kursi

Semula, pemilu sela memperebutkan 48 kursi parlemen, terdiri dari 40 kursi majelis rendah (pyithu hluttaw) setara DPR, enam kursi majelis tinggi (amyotha hluttaw) setara DPD, dan dua perwakilan daerah.

Namun, Lwin mengatakan, pemilu di tiga distrik wilayah otonomi Kachin, yaitu Phakant, Bhamo, dan Mogaung, dibatalkan karena alasan keamanan sehingga hanya 45 kursi diperebutkan.

Pemilu sela diikuti 157 kandidat anggota parlemen dari 17 partai politik. Enam di antaranya adalah parpol baru, termasuk Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang mengusung pejuang demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi.