Soal BBM, Parpol Koalisi "Bermuka Dua"

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai politik koalisi di pemerintahan dinilai tengah menampilkan politik dua muka dalam pembahasan RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012, khususnya terkait hal krusial menyangkut harga bahan bakar minyak bersubsidi.

Penilaian itu disampaikan oleh peneliti Lembaga Survei Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, di sela-sela rapat paripurna di Kompleks DPR, Jumat (30/3/2012).

Penilaian Burhanudin itu jika melihat klaim partai politik koalisi di antaranya Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Kebangkitan Bangsa yang menolak harga BBM dinaikan. Namun, mereka memberikan ruang bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM dengan penambahan ayat dalam RUU APBNP 2012 .

"Saya melihat ini politik dua muka yang ditampilkan koalisi. Di hadapan publik mereka menyatakan menolak saat ini tapi membuka kemungkinan harga BBM dinaikkan dengan menambah klausul," kata Burhanuddin.

Sikap fraksi koalisi yang memberi keleluasaan kepada pemerintah untuk menaikkan harga BBM itu terlihat dari usulan tambahan ayat pada Pasal 7 RUU APBNP. Dalam UU APBNP 2012 , Pasal 7 Ayat 6 menyebutkan harga jual eceran BBM bersubsidi tidak naik.

Seluruh fraksi dalam partai koalisi mengusulkan menambahkan ayat menjadi 6a. Ayat itu yang memberi keleluasaan pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi dengan harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Oil/ICP) dengan batasan tertentu.

Penentuan naik atau tidaknya harga BBM berpatokan pada asumsi ICP pada APBNP 2012 sebesar 105 dollar AS per barrel. Fraksi Partai Amanat Nasional mengusulkan pemerintah baru bisa menaikkan harga BBM jika harga ICP telah melebihi 15 persen dari asumsi sebesar 105 dollar AS per barrel.

Fraksi Partai Demokrat mematok batasan sebesar 5 persen, Fraksi Partai Golkar mematok 15 persen, Partai Kebangkitan Bangsa sebesar 17,5 persen, Partai Keadilan Sejahtera sebesar 20 persen, dan Partai Persatuan Pembangunan sebesar 10 persen.

"Dengan opsi itu maka kenaikan tinggal tunggu waktu saja. Mereka sadar isu BBM tidak populer. Mereka seolah-olah menolak tapi memberi tiket institusional kepada pemerintah untuk menaikan harga BBM. Jadi ini untuk kepentingan elektoral dan pencitraan saja," pungkas Burhanuddin.