Soal PKS, Presiden akan Bahas Bersama Seluruh Parpol Koalisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan membicarakan masalah Partai Keadilan Sejahtera dengan seluruh parpol koalisi untuk mengambil keputusan keluar atau tidaknya PKS dari koalisi.

"Beliau katakan koalisi tidak sendiri. Akan didengar partai koalisi yang lain. Teknisnya Pak SBY yang tentukan. Apakah pertemuannya dengan seluruh anggota koalisi minus PKS, lalu ada pertemuan khusus dengan PKS. Atau sama semua anggota koalisi," kata Ketua Divisi Bidang Komunikasi Publik PD Andi Nurpati sesuai rapat internal PD di Kantor DPP PD, Jakarta, Minggu (1/4/2012).

Rapat internal yang berlangsung sekitar satu jam itu dihadiri jajaran Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, Komisi Pengawas, DPP, serta Fraksi PD di parlemen. Rapat dipimpin langsung Ketua Dewan Pembina PD Yudhoyono.

Nurpati mengatakan, dalam pertemuan itu mayoritas kader menyampaikan kepada Yudhoyono keinginan agar PKS bisa keluar dari koalisi. Pasalnya, sikap PKS yang berkali-kali berseberangan telah mengganggu kerja internal maupun pemerintahan.

"PKS sudah beberapa kali, bukan hanya sekali. Kalau dulu (berbeda) bisa dipahami. Tentu ada gangguan terhadap roda pemerintahan. Kalau tidak solid ada efek pada keberhasilan," kata Nurpati.

Seperti diberitakan, sikap terakhir PKS yang bersebrangan dengan koalisi terlihat ketika pengambilan keputusan RAPBNP 2012 di rapat paripurna DPR. Fraksi PKS ketika voting bersikap mempertahankan Pasal 7 ayat 6 yang mengatur harga BBM bersubsidi tidak naik.

Adapun sikap fraksi koalisi lainnya yakni F-PD, F-Golkar, F-PKB, F-PAN, dan F-PPP memilih mempertahankan Pasal 7 ayat 6 serta menambah ayat 6a. Substansi ayat 6a memberi ruang bagi pemerintah untuk menaikkan atau menurunkan harga BBM bersubsidi dengan syarat.

Perbedaan sikap PKS tak hanya soal BBM. Sebelumnya, Fraksi PKS juga mendukung usulan penggunaan hak interpelasi terkait pengetatan remisi, asimilasi, dan bebas bersyarat untuk terpidana kasus korupsi, terorisme, dan narkotika.

F-PKS juga mendukung Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional dikembalikan ke pengusulnya, yakni pemerintah. F-PKS juga pernah berseberangan dengan Demokrat dengan mendukung opsi C ketika pengambilan keputusan terkait kasus Bank Century.

Sikap berbeda dari F-PKS juga tercermin saat partai itu mendorong pembentukan Panitia Khusus Hak Angket Pajak.