PKS Berkali-kali Berseberangan dengan Koalisi

JAKARTA, KOMPAS.com- Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Amanat Nasional (PAN), Bima Arya Sugiarto, mengungkapkan, Partai Keadilan Sejahtera sudah berkali-kali mengambil pilihan yang berlawanan dengan kesepakatan di Sekretariat Gabungan koalisi pendukung pemerintah. Namun, berkali-kali itu pula tak ada sanksi jelas dari koalisi.

"Sepatutnya perbedaan sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kali ini ditangani khusus. Ini sudah mengganggu persatuan koalisi yang tetap dibutuhkan selama dua tahun perjalanan menuju Pemilu 2014," katanya di Jakarta, Senin (2/4/2012).

Sebagaimana diberitakan, kalangan internal Partai Demokrat mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengevaluasi keberadaan PKS dalam koalisi. Partai itu dianggap menyalahi kontrak koalisi setelah menyempal dari kebijakan pemerintah dalam sidang sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pekan lalu.

Menurut Bima Arya Sugiarto, perdebatan terbuka di dalam koalisi itu merupakan hal wajar. Namun, ketika sudah menjadi keputusan, semestinya setiap anggota koalisi didukung secara bulat. Partai-partai itu jangan hanya mengambil manisnya, tetapi tak mau pahitnya. Dukungan terhadap keputusan koalisi itu penting untuk menjaga kesolidan pemerintahan.

"Bola sepenuhnya sekarang ada di Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pimpinan tertinggi koalisi. Semoga kali ini penanganannya akan berbeda," katanya.

Jika kali ini PKS tidak ditangani berbeda, lanjut Bima Arya Sugiarto, Setgab menjadi tidak berfungsi lagi. "Buat apa kita bangun aturan main dalam koalisi, lalu ada pengingkaran? Kalau begitu, kita bebaskan saja semua partai ambil keputusan sendiri-sendiri," katanya.