Eksekusi Agusrin MN Tertunda

Bengkulu, Kompas - Eksekusi terpidana korupsi Gubernur Bengkulu (nonaktif) Agusrin Maryono Najamudin tertunda karena Kejaksaan Negeri Bengkulu harus berkoordinasi terlebih dulu dengan Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan Kejaksaan Agung. Koordinasi itu terkait surat permohonan penundaan eksekusi yang diajukan Agusrin.

Berdasarkan jadwal, Senin (2/4), Kejari Bengkulu memanggil Agusrin untuk kedua kalinya, tetapi Agusrin tidak juga muncul. Yang ada, terpidana korupsi itu, melalui kuasa hukumnya, mengirimkan surat penundaan eksekusi kepada Kejaksaan Tinggi dan Negeri Bengkulu.

”Intinya dalam surat itu Agusrin menyatakan belum siap dieksekusi. Ada permohonan agar eksekusi ditunda 10 hari lagi. Dia (Agusrin) juga minta eksekusi dilakukan di Jakarta, bukan di Bengkulu dan ini sesuai dengan usul kami demi keamanan,” tutur Kajari Bengkulu Suryanto.

Kejaksaan khawatir seandainya eksekusi dilakukan di Bengkulu, kubu pro dan kontra Agusrin bertemu dan terjadi hal yang tidak diinginkan.

Dalam surat itu, ujar Suryanto, dinyatakan pula bahwa kalau memang sudah saatnya, Agusrin siap menyerahkan diri kepada kejaksaan.

Kuasa hukum Agusrin dari kantor hukum Marthen Parengkuan, Moses Grafi, menyampaikan, eksekusi Agusrin tidak bisa dipaksakan mengingat putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) tidak benar.

Menurut Moses, surat tentang penundaan eksekusi dari pihak Agusrin hanya bersifat permohonan. Seandainya tidak dikabulkan, kliennya akan tetap menghormati proses hukum yang berjalan. ”Kami hanya memohon kiranya kejaksaan berkenan,” ujarnya.

Mangkir

Bupati Lampung Timur (nonaktif) Satono, terpidana 15 tahun penjara kasus penyalahgunaan dana APBD Rp 119 miliar, mangkir dari panggilan eksekusi oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Senin.

Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Priyanto dalam jumpa pers, kemarin, mengatakan, pihaknya sudah melayangkan surat pemanggilan pelaksanaan eksekusi putusan kasasi Mahkamah Agung kepada Satono. ”Yang bersangkutan kami minta datang dengan sukarela, tetapi hingga hari ini (kemarin) belum hadir,” ujarnya.

Satono sebelumnya dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan penjara lalu ditambah ganti rugi senilai Rp 10,58 miliar. Jika tidak mampu membayar ganti rugi ini, hukuman penjara Satono ditambah 3 tahun.

Asisten Intelijen Kejati Lampung Sarjono Turin mengatakan, dalam pelaksanaan eksekusi terhadap Satono itu, jaksa eksekutor berpegangan pada Surat Edaran MA yang memungkinkan eksekusi cukup dilakukan berbekal petikan surat putusan dari pengadilan.

Kemarin, kuasa hukum Satono hadir menemui jaksa eksekutor di Kantor Kejari Bandar Lampung. ”Saya ingin berkoordinasi dengan pihak eksekutor,” ujar Sopian Sitepu, pengacara Satono.

Saat ditanya mengenai keberadaan Satono, Sitepu mengaku tidak mengetahuinya.(ADH/JON)