PPP Tak Dorong PKS Keluar Koalisi

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Persatuan Pembangunan tidak dalam posisi mendorong atau menahan keberadaan Partai Keadilan Sejahtera di koalisi ketika terjadi pembicaraan antara para pemimpin partai politik koalisi dan Ketua Sekretariat Gabungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"PPP tidak dalam posisi mendorong atau menahan PKS di koalisi. Namun, sharing di antara pimpinan semalam hasilnya demikian," kata Sekretaris Jenderal PPP M Romahurmuziy alias Romy, di Jakarta, Rabu (4/4/2012).

Romy dimintai tanggapan hasil rapat Setgab di Cikeas, Jawa Barat, Selasa malam, yang memutuskan mengeluarkan PKS dari koalisi. Rapat itu dihadiri para pemimpin parpol koalisi, tanpa kehadiran Presiden PKS Luthfi Hasan.

Romy mengatakan, PPP meyakini PKS sudah menyiapkan diri terhadap segala konsekuensi ketika dalam sejumlah kesempatan mengambil sikap berbeda dengan koalisi, termasuk sikap berbeda pada paripurna pengambilan keputusan soal bahan bakar minyak bersubsidi.

PKS menolak opsi yang memberi ruang bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Ketika voting, Fraksi PKS tetap mempertahankan Pasal 7 Ayat 6 dalam Undang-Undang APBN-P 2012 yang mengatur harga BBM bersubsidi tidak naik.

"PPP juga meyakini kawan-kawan PKS memiliki pemahaman yang utuh dan tunggal tentang poin demi poin dalam code of conduct yang ditandatangani bersama seluruh pimpinan parpol koalisi dan SBY. Segala konsekuensi yang timbul dari sikap politik tentunya sudah dalam perhitungan mereka," kata Romy.

Menteri PKS

Romy menambahkan, informasi yang ia terima, dalam rapat semalam belum diputuskan apa bentuk berakhirnya keberadaan PKS di koalisi. Apakah hanya tidak melibatkan PKS dalam rapat Setgab namun menterinya masih ada di kabinet.

"Atau ketiga menteri diminta mengundurkan diri atau PKS yang secara institusional diminta menindaklanjuti adanya penyimpangan dari code of conduct yang disepakati bersama koalisi. Atau mungkin ada cara lain," pungkas dia.