Tifatul: Soal Jabatan Menteri, Tanya ke Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring menyerahkan sepenuhnya keputusan pencopotan dirinya pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia mengaku saat ini tetap mengerjakan tugas dan kewajibannya dan tidak terganggu dengan isu koalisi partai yang menaunginya, meski sejumlah politisi Partai Demokrat sudah memberi sinyal pada Presiden untuk mempertimbangkan kedudukan para menteri PKS di kabinet.

"Kalau soal kabinet, dijamin oleh UUD 1945. Itu hak prerogatif Presiden. Soal keputusan kementerian, saya serahkan pada Presiden. Yang jelas, ketika berkonsultasi dengan DPP, saya disuruh kerja seperti biasa. Profesional," kata Tifatul di Jakarta, Rabu (4/4/2012).

Ditanya kesiapannya jika mundur dalam posisi Menkominfo itu, Tifatul tidak menjawab secara gamblang. Ia lebih banyak tertawa mendengar pertanyaan mengenai jabatannya. "Siap enggak siap apa bedanya. Apa bedanya?" katanya.

Tifatul mengklaim selama ini sudah bekerja sesuai dengan amanah pemerintah dan tidak melanggar apa yang disampaikan pemerintah, termasuk soal kebijakan bahan bakar minyak. Ia mempersilakan pemerintah melakukan evaluasi, jika pemerintah merasa ada yang kurang dalam sosialisasi tersebut.

"Saya sebagai menteri kabinet harus sesuai arahan Presiden. Saya tidak pernah bertentangan dengan pemerintah. Disuruh sosialilasi, kita sosialisasi. Saya tanya Anda, cara apa yang sangat efektif untuk memadamkan isu soal BBM ini. Ini isu seksi. Tidak ada satu cara. Anda lihat tiap hari demo disiarkan di televisi 24 jam. Artinya sekuat mungkin kita sudah berikan perbandingan informasi untuk koordinasikan," terangnya.

Seperti diberitakan, sebelumnya sejumlah politisi Demokrat, termasuk Ulil Absar Abdalla mengimbau Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mempertimbangkan keberadaan tiga menteri dari partai itu, setelah sikap PKS yang menolak sejalan dengan pemerintah dalam kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Tiga menteri itu adalah Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri, Menteri Pertanian Suswono, serta Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring. Dengan kebijakan PKS yang berseberangan dengan pemerintah, Demokrat meminta SBY pertimbangkan keberadaan PKS dalam koalisi termasuk jatahnya dalam kabinet.