Institusi Pengadilan Bisa Jadi Titik Lemah

JAKARTA, KOMPAS.com — Jika kesejahteraan komunitas hakim tidak segera diperbaiki, institusi pengadilan dan para hakim justru bisa menjadi titik lemah penegakan hukum. Menurut anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, inilah esensi pesan dari rencana mogok massal para hakim daerah.

Anggota Partai Golkar tersebut mengingatkan, kalau pemerintah masih konsisten dengan agenda penegakan hukum, keluh-kesah para hakim itu justru harus diapresiasi karena mereka mengungkap sekaligus menunjukkan adanya kelemahan mendasar dalam agenda penegakan hukum di negara ini. "Demi tujuan besar agenda penegakan hukum, keluhan hakim daerah harus ditanggapi dengan kebijakan yang solutif," tutur Bambang, Senin (9/4/2012) di Jakarta.

Setinggi apa pun jabatan atau profesi yang disandang seseorang, jika kesejahteraan hidupnya di bawah standar rata-rata, selalu saja akan muncul dorongan untuk memperbaiki kesejahteraan dengan cara lain. Misalnya, mencari dan menekuni kerja sampingan. "Bisa juga melakukan kerja haram dengan cara melanggar kode etik jabatan atau profesi alias mengomersilkan jabatan," ujar Bambang.

Dalam sejumlah kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum penegak hukum, modus yang dipilih umumnya komersialisasi jabatan, mulai dari tawar-menawar pasal dakwaan sampai jual-beli rencana tuntutan.

Berdasarkan kecenderungan itu, sudah barang tentu komunitas hakim daerah bisa menjadi sangat rentan. Sebab, mereka menjadi sasaran empuk mafia peradilan. Sebagaimana lazimnya mafia bekerja, mereka akhirnya akan sampai pada ranah tugas hakim setelah sebelumnya memasuki hidup keseharian para oknum hakim yang serba pas-pasan. Kalau hal yang demikian terjadi, hukum sulit ditegakkan karena akan menjadi komoditas yang  diperdagangkan di balik pintu oknum hakim.