Istana: SBY Tak Perlu Komentar soal PKS

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak perlu memberikan pernyataan langsung soal status atau keberadaan Partai Keadilan Sejahtera di sekretariat gabungan partai politik pendukung pemerintah. Parpol yang tidak mendukung rencana pemerintah dapat mengundurkan diri.

"Butir kelima code of conduct, bila memang tidak ada kebersamaan, partai bersangkutan dapat mengundurkan diri. Untuk PKS, Presiden tidak akan menyampaikan langsung, memberikan pernyataan. Tidak ada keharusan Presiden menyampaikan hal itu," kata Julian kepada wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (9/4/2012).

Julian melanjutkan, sekalipun ada, pernyataan Presiden hanya berkaitan dengan rencana perombakan susunan kabinet atau reshuffle. Hal ini sejalan dengan hak prerogatif Presiden, yakni mengangkat dan memberhentikan anggota kabinet menteri.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa, yang juga anggota kabinet menteri yang dekat dengan Presiden, menginginkan agar Partai Keadilan Sejahtera tetap dalam koalisi partai politik pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. PAN berharap koalisi tetap solid hingga tahun 2014, apalagi umur pemerintahan saat ini tinggal dua tahun.

"Saya ingin tidak ada yang keluar dari koalisi," kata Hatta Rajasa seusai pelantikan Pengurus Pusat Garda Muda Nasional (GMN), Minggu (8/4/2012) malam di Jakarta. Hatta mengatakan, seharusnya partai politik yang tergabung dalam sekretariat gabungan koalisi pendukung Yudhoyono-Boediono bisa tetap solid hingga Pemilu 2014.

Secara terpisah, pengamat politik Universitas Gajah Mada, Ari Dwipayana, meminta Presiden segera mengambil keputusan. "Presiden Yudhoyono jangan terus menunda waktu untuk ambil keputusan dan membiarkan dirinya tersandera hitung-hitungan politik," katanya. Presiden diminta tak khawatir dengan konfigurasi politik di parlemen.