BPLS Bantah Klaim Djaja Laksana

SURABAYA, KOMPAS.com - Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) membantah bahwa penanganan semburan lumpur yang dipakainya selama ini menggunakan cara-cara yang dipatenkan Djaja Laksana. Cara yang dipakai BPLS selama ini adalah murni konsep dari tim ahli BPLS.

Humas BPLS Ahmad Kusairi mengatakan, pembangunan tanggul tinggi yang mengitari pusat semburan dibuat pasca pengalihan wewenang penanganan dari Timnas ke BPLS pada 2007. ''Cara penanganan semburan saat itu adalah hasil koordinasi deputi infrastruktur BPLS di bawah pimpinan Ir Karyadi,'' kata Kusairi ketika dikonfirmasi, Senin sore (9/4/2012).

Saat itu, menurut Kusairi, BPLS memutuskan membangun tiga kolam besar di area peta terdampak dengan ketinggian 11 meter mengitari kolam utama pusat semburan. ''Kolam kecil yang dibangun Timnas sering jebol, karena itu BPLS akhirnya membuat 3 kolam besar mengitari pusat semburan,'' ujarnya.

Pihaknya mempersilahkan siapa saja yang mengklaim bahwa konsep penanganan luapan lumpur Sidoarjo adalah miliknya, karena BPLS memiliki bukti-bukti konkret tentang konsep penanganan itu. ''Apa yang diklaim oleh Djaja Laksana itu adalah masalah hukum, kami juga akan menanggapinya dengan pendekatan hukum,'' tambahnya.

Sebelumnya, alumni ITS jurusan Teknik Mesin, Djaja Laksana menuding BPLS menjiplak penanganan semburan lumpur miliknya yang sudah dipatenkan pada 10 Februari lalu dengan nomor ID P0025035 tentang Metode Penghentian Semburan Lumpur.

Djaja Laksana menggunakan pendekatan teori Bernoulli untuk menghentikan semburan lumpur. Teori tersebut dipercaya mampu mengukur tingkat permukaan semburan melalui pipa dalam tinggi tertentu atau Total Head. Pada ketinggian pipa tertentu, semburan pasti berhenti, karena tekanan dari atas sudah sama dengan tekanan dari bawah. Tim kuasa hukum Djaja Laksana mengancam akan menempuh jalur hukum, jika Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) tidak segera mengakui metode penanganan lumpur Sidoarjo adalah milik Djaja Laksana.