Syarat Utama, Konflik Mereda

KOMPAS.com - Perdana Menteri Kamboja Hun Sen menegaskan meredanya konflik perbatasan pihaknya dengan Thailand adalah syarat utama peningkatan hubungan perdagangan bilateral.  "Sekarang, situasi perbatasan telah banyak membaik, tidak ada ketegangan militer," katanya saat peresmian jalan nasional Nomor 68 di Provinsi Siem Reap sebagaimana warta OANA pada Selasa (10/4/2012).
   
Perdana menteri mengatakan syarat itu adalah waktu bagi kedua negara untuk mulai berpikir tentang cara-cara  mempromosikan perdagangan bilateral.
   
Hun Sen lebih lanjut mengingatkan bahwa di sela-sela KTT ASEAN yang ke-20 di Phnom Penh pekan lalu, ia telah membahas dengan Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra tentang promosi perbatasan perdagangan antara kedua negara. Menurut Hun Sen, Yingluck setuju dengannya bahwa perdagangan bilateral harus ditingkatkan.
   
Dia juga menyarankan menteri perdagangan Thailand untuk membahas dengan timpalannya dari  Kamboja tentang masalah ini. "Pertukaran barang-barang dengan satu sama lain lebih menguntungkan dibandingkan pertukaran peluru," kata Hun Sen, sambil menyebutkan bahwa  pertukaran tembakan tahun lalu antara tentara kedua negara pada Februari dan April yang merenggut nyawa pasukan dan warga sipil di kedua pihak.
   
Dia mengatakan Kamboja ingin membangun perbatasan perdamaian, kerja sama persahabatan, dan pengembangan dengan Thailand seperti yang telah dilakukan dengan Vietnam dan Laos.
   
Konflik perbatasan sengit antara Kamboja dan Thailand meletus hanya sepekan  setelah UNESCO menyetujui permohonan  Kamboja untuk memiliki kuil Preah Vihear yakni Situs Warisan Dunia pada 7 Juli 2008.
   
Pengadilan Mahkamah  Internasional (ICJ) memberikan tebing yang terletak Kuil Preah Vihear kepada Kamboja pada 15 Juni 1962, tetapi Thailand mengklaim kepemilikan 4,6 kilometer persegi lahan sebelah kuil.
   
Pada 28 April 2011, Kamboja mengajukan permohonan kepada ICJ untuk interpretasi penilaian pada tahun 1962 atas candi kuno itu. Hal ini disertai dengan satu permintaan mendesak untuk tindakan sementara di mana Kamboja menuntut Thailand segera dan tanpa syarat  menarik pasukan dari daerah sekitar reruntuhan.
   
Selama interval menunggu penafsiran putusan, ICJ memerintahkan Kamboja dan Thailand pada  18 Juli 2011 untuk segera menarik personel militer mereka dari Zona Demiliterisasi Sementara 17 kilometer (PDZ) di perbatasan yang disengketakan dekat kuil dan memungkinkan pengamat ASEAN untuk memasuki  ke PDZ untuk memantau gencatan senjata.
   
Sejauh ini, baik Kamboja maupun Thailand telah menarik pasukannya dari daerah itu. "Kami membiarkan ICJ melanjutkan penilaiannya mengenai daerah yang disengketakan, dan kedua pemerintah harus menemukan cara untuk meningkatkan perdagangan bilateral," kata Hun Sen
   
Nilai perdagangan bilateral antara Kamboja dan Thailand pada 2011 adalah  3,08 miliar dollar AS. Angka ini naik 21 persen dari tahun sebelumnya, menurut statistik yang disediakan oleh kedutaan Thailand di Phnom Penh.