Gencatan Senjata Hanya di Bibir
Kairo, Kompas -
Kenyataan di lapangan menunjukkan otoritas Suriah hingga hari Minggu belum melaksanakan gencatan senjata yang berlaku sejak hari Kamis (12/4).
Televisi satelit Aljazeera menayangkan gambar gempuran bertubi-tubi dari pasukan pemerintah atas jantung kota Homs, markas utama oposisi Suriah.
Namun, lepas dari itu, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-
Pada hari Sabtu, DK PBB menyetujui secara aklamasi draf resolusi yang menyerukan penyebaran tim monitor PBB di Suriah. Tujuannya untuk mengawasi implementasi gencatan senjata.
Resolusi itu mengizinkan penyebaran segera 30 anggota tim monitor sebagai langkah pertama. Ini disusul dengan penyebaran 250 anggota tim monitor setelah terwujud gencatan senjata secara penuh. Resolusi itu meminta Suriah memberi kemudahan atas pekerjaan tim monitor, dan memberi mereka kebebasan untuk bergerak di seantero negeri.
Resolusi tersebut juga mengecam pelanggaran hak asasi manusia, baik yang dilakukan pemerintah maupun kelompok bersenjata. Harian Al Hayat, mengutip seorang pejabat PBB di New York, mengatakan sejumlah anggota tim monitor PBB dijadwalkan pada hari Minggu (15/4) mulai tiba di Damaskus.
Duta Besar Suriah untuk PBB Bashar al-Jaafari mengatakan, resolusi DK PBB itu kurang berimbang, tetapi Suriah tetap menerimanya. Ia menambahkan, kekhawatiran Suriah adalah adanya niat buruk negara-negara anggota DK PBB terhadap Suriah.
Ia menuduh negara-negara Arab Teluk menyuplai dana kepada kelompok oposisi bersenjata. Kecurigaan lain adalah niat DK PBB itu malah dimanfaatkan untuk merongrong Pemerintah Suriah.
Ketua Dewan Nasional Suriah (SNC) Burhan Ghalioun menyambut resolusi DK PBB dan siap melaksanakan, serta mau menyukseskan misi Kofi Annan. Menurut Ghalioun, resolusi DK PBB itu merupakan kebijakan internasional untuk menghargai perjuangan dan pengorbanan rakyat Suriah.
Sebaliknya, dia juga memperingatkan masyarakat internasional soal manuver, permainan, dan kebohongan rezim Presiden Bashar al-Assad. Ghalioun mengatakan, otoritas Suriah belum menarik senjata berat dari perkotaan, belum mengizinkan aksi unjuk rasa, serta belum berhenti membunuh warga sipil.
Situasi lapangan masih terus memburuk. Direktur lembaga pemantau HAM Suriah, Rami Abdurrahman, mengungkapkan, pasukan pemerintah menggempur distrik Al-Khalidiyah dan Al-Biyadah di kota Homs.
Menurut dia, kini pasukan pemerintah menguasai 70 persen kota Homs, dan kubu oposisi menguasai 30 persen kota itu, khususnya kawasan kota lama. Sumber keamanan, seperti dikutip televisi Aljazeera, mengungkapkan, sekitar 2.500 warga Suriah yang sebagian besar kaum wanita dan anak kecil melintas perbatasan menuju Jordania selama 48 jam terakhir ini.
Ia menuduh negara-negara Arab Teluk menyuplai dana kepada kelompok oposisi bersenjata. Kecurigaan lain adalah niat DK PBB itu malah dimanfaatkan untuk merongrong Pemerintah Suriah.
