Tuntutan Merdeka Dikesampingkan...
Di tangan salah satu mantan pimpinan GAM itulah nasib Aceh untuk lima tahun ke depan dipertaruhkan. Bagi Zaini, ini sebuah pencapaian politik tersendiri, setelah harus empat tahun hidup di hutan dan 30 tahun di pengasingan di luar negeri.
Dokter Zaini, begitu dia biasa dipanggil. Ia harus menyelesaikan beragam masalah di Aceh, termasuk pertanyaan terkait hubungan provinsi itu dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berikut percakapan Kompas dengan Zaini, Selasa di Banda Aceh.
Selamat, Komite Independen Pemilihan (KIP) Aceh menetapkan Anda sebagai gubernur terpilih....
Saya berterima kasih dengan keputusan KIP Aceh itu. Syukur alhamdulillah, masyarakat telah memercayai saya untuk memegang pucuk pimpinan di Aceh. Saya juga berterima kasih pada semua pihak terkait, tim sukses, dan media. Tentu saya senang dan terharu dengan keputusan itu, walau ini telah kami dapatkan dari hasil survei pula.
Apa prioritas Anda, terutama pada tahun pertama?
Pada tahun pertama kepemimpinan kami, prioritas kebijakan adalah terus menjaga perdamaian yang hakiki dan menyeluruh bagi rakyat Aceh. Kami juga memprioritaskan persoalan perekonomian rakyat, termasuk masalah kesehatan, pendidikan, pertanian, tata kelola pemerintahan, dan konsolidasi regulasi. Ini sesuai visi dan misi yang kami tetapkan.
Sesuai yang kami sampaikan kepada masyarakat dalam kampanye, kami juga akan mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Tujuan utama kami adalah masyarakat menengah ke bawah agar ada peningkatan perekonomian mereka.
Angka korupsi di Aceh tinggi. Apa yang akan dilakukan?
Setelah pelantikan, kami akan membina good governance dan clean government, ditambah disiplin. Itu yang ditancapkan sebagai momen yang harus dikejar. Semua harus bekerja secara disiplin. Siapa pun yang bekerja bertanggung jawab dari awal hingga selesai.
Di Aceh, proporsi anggaran untuk belanja rutin dan gaji pegawai tinggi. Apakah akan ada reformasi birokrasi?
Kami akan mencoba memperbaiki birokrasi di Aceh. Kami akan mencoba mempermudah sistem birokrasi. Seperti yang kita lihat sekarang, untuk mendapatkan izin lama sekali dan harus dilicinkan dengan uang, bersalaman di bawah meja. Sesuatu yang tak seharusnya ada. Jika hal ini tak dihapuskan akan gagal. Ini sistem yang harus kita tegaskan. Aceh daerah syariah. Jangan hanya lips service. Laksanakan ajaran Islam itu.
Nota kesepahaman (MOU) Helsinki belum tecermin secara keseluruhan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Apa yang akan Anda lakukan?
Kami sadari, masih banyak poin MOU yang belum diwujudkan, misalnya Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2005 yang menyangkut Implementasi MOU kepada pihak terkait. Masalah batas wilayah Aceh, simbol, himne, lambang, bendera, dan Lembaga Wali Nanggroe juga belum terlaksana sampai sekarang ini. Kami akan membentuk tim untuk menyisir kembali yang belum terakomodasi itu.
Kami juga harus membicarakan dengan pemerintah pusat. Ini juga salah satu poin dalam komitmen bersama antara Partai Aceh dan Kementerian Dalam Negeri.
Anda yakin bisa mendorong implementasi MOU Helsinki?
Saya kira sudah menjadi bagian dari upaya konsolidasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat. Di sini saya fokuskan pada tiga perkara, yaitu keikhlasan, ketulusan, dan keterbukaan. Ini kunci tercapainya keadilan. Ini yang menjadi masalah di masa lalu sehingga rakyat Aceh memberontak. Kita tunggu dari pemerintah pusat. Sekarang kita damai, damai setelah 30 tahun konflik. Itu harganya darah, nyawa, dan air mata.
Di samping itu, juga ada faktor lain, seperti kemiskinan, banyak janda, banyak warga kehilangan harta, rumah, dan tak tahu harus ke mana. Jadi, itu yang menjadi pokok persoalan. Kedua belah pihak, tak hanya mereka saja, kami juga. Kami sudah curahkan hati kami berdamai di bawah NKRI. Tuntutan merdeka sudah kami kesampingkan. Sekarang yang kita bina adalah yang sesuai dengan MOU, perdamaian di bawah NKRI. Dengan demikian, faktor lain yang bisa mengganggu perdamaian dapat kita bicarakan dengan keterbukaan dan kerja sama dengan pemerintah pusat.
Bagaimana dengan luka politik setelah pilkada ini?
Kami akan melibatkan semua pihak, berdiskusi dengan semua pihak, di mana persoalan di Aceh ini. Dengan demikian, kita kembalikan pada sebenarnya tujuan hidup di Aceh. Tidak lain pikiran mereka adalah untuk menyejahterakan rakyat Aceh.
