Didik: Masalah Kemacetan karena Pemerintahnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon Wakil Gubernur DKI Jakarta yang diusung Partai Keadilan Sejahtera Didik J. Rachbini menyatakan kemacetan di Jakarta sebenarnya bisa teratasi. Ia beralasan APBD DKI Jakarta per tahun sangat memungkinkan penyelesaian masalah kemacetan.

"Anggaran 36 triliun setahun sangat cukup untuk beberapa proyek underpass atau flyover. Jadi masalah kemacetan ya karena pemerintahnya," tegas Didik Rachbini menjawab pertanyaan wartawan dalam pertemuan dengan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/4/2012).

Ia menandaskan, jika pemerintah berkomitmen serius dan mau bekerja, kemacetan di Jakarta sudah bisa teratasi sejak lama. Ia kemudian mencontohkan pemerintah kota Bangkok, Thailand yang berhasil mengurai kemacetan lalu lintas kota.

Dari sisi pembiayaan, menurut mantan Ketua PB HMI itu, pembangunan belasan proyek jalan layang dan terowongan dalam lima tahun tidak dapat dihitung sebagai prestasi. Ia lantas membandingkan dengan biaya pembangunan jembatan terpanjang di Indonesia yang biayanya terhitung mampu diatasi APBD DKI Jakarta.

"Jembatan Suramadu yang menghubungkan Jawa-Madura dibangun sampai selesai hanya dengan biaya Rp 2 triliun. Jadi, untuk Jakarta bukan masalah yang terlalu besar," kata Didik.

Sementara itu, Hidayat Nur Wahid beranggapan moda transportasi massa yang sudah ada saat ini perlu dimaksimalkan. Warga dari luar kota yang memasuki Jakarta saban hari enggan menitipkan kendaraan di luar kota lantaran transportasi massal yang tersedia, semisal Transjakarta, belum tersedia dalam jumlah memadai.

"Karena itu, bila terpilih, kami akan bekerja menambah jumlah armada Transjakarta. Kalau bisa headway atau jarak antarbus bisa dipangkas dari 12 menit saat ini menjadi 3-7 menit saja," kata Hidayat memaparkan salah satu program transportasinya.