Relokasi dan Permainan Solusi Cegah Banjir

Sri Rejeki

Jasondo (4) berjalan di sela-sela tanaman yang bunga kuningnya tengah mekar. Di belakangnya, sang ayah, Sujud (33), mengikuti langkah kecil Jasondo. Hampir setiap sore, keduanya bermain di taman yang menjadi bagian dari urban forest atau hutan kota di Kelurahan Pucangsawit, Kecamatan Jebres, Kota Solo, Jawa Tengah.

Dua tahun lalu, areal sepanjang 200 meter dengan lebar bervariasi 5-30 meter, itu masih dipenuhi rumah-rumah. Setelah direlokasi karena selalu kebanjiran, wilayah yang masuk Rukun Warga (RW) 6 dan RW 8 Kampung Kedungkopi, Kelurahan Pucangsawit, itu kini menjelma sebagai ruang publik. Area yang sama juga berfungsi sebagai resapan air dan sabuk hijau sungai, meski kondisinya kini kurang terawat. Hutan kota yang merupakan percontohan pengelolaan bantaran ini rencananya akan dikembangkan di sepanjang tepian Bengawan Solo.

Tidak hanya dihiasi pepohonan atau tanaman hias, hutan kota yang dibangun oleh beberapa lembaga ini juga dilengkapi beberapa permainan anak dan lintasan lari. Ada pula area yang dimanfaatkan untuk bermain sepak bola. Namun saat musim hujan, areal yang sebenarnya merupakan bantaran Bengawan Solo ini akan ’hilang’ ditelan luapan air sungai.

Kini, area itu bagaikan ’oase’ bagi warga sekitar yang kebanyakan kondisi ekonominya menengah ke bawah. Anak-anak yang biasanya bermain di jalan, kini bisa bermain dengan bebas, aman, dan nyaman di area hutan kota. Taman itu juga dilengkapi bangunan monumen banjir (Flood Events Monument) berupa tugu peringatan banjir-banjir besar yang pernah terjadi di Solo. Di sore hari, tempat ini menjadi favorit warga untuk menghabiskan senja.

”Wah, senang ada taman seperti ini. Lumayan, untuk hiburan gratis. Kita bisa lihat pemandangan, sungai, dan pohon-pohon. Bisa jadi tempat bermain anak juga,” kata Sujud, akhir Maret lalu.

Penanggulangan banjir

Hutan kota adalah salah satu dari program Pemerintah Kota Solo dalam mengelola daerah bantaran sungai Bengawan Solo yang langganan banjir setiap musim penghujan. Total ada 6.368 keluarga yang terancam banjir jika Bengawan Solo dan anak-anak sungainya yang melintasi Solo meluap.

Pascabanjir tahun 2007 yang merendam delapan kelurahan di tiga kecamatan, Pemkot Solo menempuh berbagai langkah. Wali Kota Solo Joko Widodo menyebut langkah tersebut sebagai permainan solusi, melalui relokasi bagi warga bantaran sungai serta perbaikan infrastruktur, seperti perbaikan pintu air, pembangunan parapet atau tanggul, dan pemasangan pompa air.

Selain Pemkot Solo, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo juga membuat parapet atau meninggikan tanggul untuk membentengi warga dari luapan air sungai. Saat Bengawan Solo meluap, pintu air ditutup agar air tidak masuk ke dalam kota. Sementara air dari dalam kota yang mengalir melalui anak-anak sungai dipompa untuk dibuang ke Bengawan Solo.

Meski melanggar aturan perundang-undangan, warga penghuni bantaran Bengawan Solo tidak lantas digusur begitu saja, melainkan ditawarkan solusi berupa relokasi. Warga diberi bantuan dana untuk membangun rumah di lokasi baru. Pemkot Solo mendekati warga dan menawarkan relokasi kepada 1.571 keluarga yang tinggal di bantaran Bengawan Solo. Namun dari jumlah itu, baru 993 keluarga yang direlokasi.

Setiap keluarga yang direlokasi diberi ganti rugi Rp 20,5 juta, yakni Rp 12 juta untuk membeli tanah dan Rp 8,5 juta untuk membangun rumah. Rata-rata warga bisa membeli tanah seluas 50-60 meter persegi. Dana bantuan berasal dari APBN dan APBD Kota Solo.

Proses pencarian lokasi tanah dan pembangunan rumah dilakukan oleh masyarakat melalui kelompok kerja yang dibentuk oleh warga dengan pendampingan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan. Program ini bukan tanpa hambatan. Sebanyak 15 warga sempat mengajukan gugatan kelompok (class action) menolak relokasi, namun belakangan gugatan itu dicabut.

Saat ini, masih ada 578 keluarga yang belum direlokasi. Sebanyak 90 persen dari mereka memiliki sertifikat hak milik atas tanah bantaran yang dihuninya meski sejatinya tanah itu milik negara. Pembicaraan masalah harga tanah masih alot dan masih proses negosiasi. Warga meminta tanahnya dihargai Rp 1 juta per meter persegi, sedangkan Pemkot Solo menawarkan harga Rp 400.000 per meter persegi.

Selain relokasi, berbagai upaya dilakukan untuk mengurangi luasan banjir, perbaikan pintu air, parapet, dan pompa. Di Kelurahan Joyantakan, Kecamatan Serengan, misalnya. Menurut Pramono, pengurus RW 03, Kampung Joyotakan, dulu menjadi langganan banjir, karena rusaknya parapet, pintu air, dan ketiadaan pompa air. Namun saat ini dari 40 keluarga, tinggal 15 keluarga yang terendam banjir saat Kali Wingko yang merupakan anak Bengawan Solo meluap.

Untuk menghadapi siklus banjir 10 tahunan, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) meninggikan tanggul. Saat ini, dari rencana peninggian tanggul sepanjang 25 kilometer dari Sukoharjo ke Solo, sudah terbangun 21 kilometer. ”Peninggian tanggul agar mampu mengatasi siklus banjir 50 tahunan,” ujar Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo Danang Baskoro.

Peninggian tanggul, seperti diungkapkan Pardi, warga Kedungkopi, Pucangsawit, Jebres, cukup melindungi warga. Banjir terakhir yang dialaminya hanya setinggi mata kaki di dalam rumah.

Dengan intensitas hujan yang sama, biasanya banjir sudah setinggi pinggang. ”Mudah-mudahan pintu dan pompa air yang baru beroperasi bisa lebih melindungi warga,” harapnya.