Dicekam Ketidakpastian

A TONY PRASETIANTONO

Berpulangnya Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Widjajono Partowidagdo menambah ketidakpastian dan tekanan dalam perekonomian Indonesia. Ketidakjelasan arah harga bahan bakar minyak bersubsidi telah menimbulkan ketidakpastian ekonomi dalam beberapa pekan terakhir.

Kredit konsumsi cenderung turun karena pelaku ekonomi cenderung menunggu harga BBM (Kompas, 21/4). Sikap ini menyebabkan hilangnya kesempatan mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena itu, pertumbuhan ekonomi 2012 bakal lebih rendah dari 6,5 persen seperti tahun lalu.

Widjajono, dengan latar belakang akademik kuat dalam ekonomika perminyakan (petroleum economics), selama enam bulan menjabat wakil menteri terbukti aksentuatif dan mampu menjadi ”bemper” pemerintah dalam diskusi publik.

Karena itu, kepergiannya diduga akan memperlemah kemampuan pemerintah menjelaskan dan meyakinkan publik seputar isu harga minyak dan konsekuensinya terhadap fiskal. Sulit membayangkan tugas ini dibebankan kepada Menteri ESDM Jero Wacik yang merupakan ”orang baru” di sana.

Ketidakpastian menjadi kian terasa karena sepekan terakhir harga minyak dunia turun. Harga minyak Brent tertekan menjadi 118 dollar AS per barrel, sedangkan minyak jenis West Texas Intermediate turun menjadi 104 dollar AS per barrel.

Penyebabnya dua hal. Pertama, kekhawatiran perlambatan ekonomi dunia sehingga menurunkan permintaan minyak. Kedua, cadangan minyak Amerika Serikat ternyata lebih besar daripada perkiraan semula yang menimbulkan sentimen positif penurunan harga minyak.

Selain harga minyak, hal positif lain adalah Bank Sentral Eropa melanjutkan kebijakan operasi menambah likuiditas. Bank komersial di Eropa bisa meminjam 1 triliun euro dengan bunga rendah. Likuiditas longgar diharapkan menggairahkan perekonomian Eropa, khususnya yang terkena krisis serius, yaitu Yunani, Italia, Spanyol, Portugal, dan Irlandia.

Jika tren harga minyak dunia turun, harga minyak Indonesia di pasar dunia juga akan di bawah 120 dollar AS per barrel. Implikasinya, kondisi ini tidak memenuhi syarat izin DPR agar pemerintah dapat menaikkan harga BBM bersubsidi. Kalau ini terjadi, dampak negatifnya adalah konsumsi BBM bersubsidi akan cenderung boros, tidak efisien, dan tidak menimbulkan insentif bagi penggunaan energi alternatif.

Ke depan, harga minyak dunia tampaknya akan mengalami tekanan tatkala konsumen mulai rasional. Dewasa ini, harga BBM di AS adalah 4 dollar AS per galon atau sekitar 1,1 dollar AS per liter. Harga ini setara dengan harga Pertamax di Indonesia. Bahkan, bagi konsumen AS, harga ini kemahalan. Harga yang dianggap normal adalah 2,5 dollar AS per galon. Karena itu, muncul spekulasi di AS bahwa Presiden Barack Obama akan pragmatis menekan harga minyak dunia, misalnya dengan melepas cadangan minyak untuk menaikkan pasokan dunia.

Berdasarkan analisis ini, harga minyak Brent tampaknya tidak bakal melonjak tak terkendali, misalnya sampai 147 dollar AS, seperti Juli 2008. Namun, juga mustahil turun di bawah 110 dollar AS karena produsen pasti tidak mau. Jika harga terlalu rendah, produsen akan segera memangkas produksi.

Dengan konfigurasi pasar seperti ini, pemerintah menjadi seperti ”terkena sandwich”. Di satu sisi, harga minyak dunia tak mencapai rata-rata 120,75 dollar AS sehingga harga BBM bersubsidi tidak boleh dinaikkan. Di sisi lain, harga juga tidak turun di bawah 110 dollar AS. Subsidi tetap membengkak.

Karena itu, pilihannya adalah pembatasan konsumsi untuk mobil dengan kapasitas mesin di atas 1.500 cc. Namun, pemerintah belum berani dengan alasan kesulitan teknis di lapangan. Dibandingkan dengan kebijakan pembatasan yang lain—misalnya pembatasan volume pasokan di Jakarta dan sekitarnya yang rawan keributan—pembatasan berdasarkan ukuran mesin ini relatif lebih logis. Petugas pompa bensin tinggal mengidentifikasi sebuah mobil memiliki berapa cc. Ini relatif mudah.

Urgensi pembatasan ini adalah demi asas keadilan. Saya tak sepakat dengan pendapat— termasuk Menteri BUMN Dahlan Iskan— bahwa adalah hak semua pemilik mobil, berapa pun cc-nya atau seberapa mewahnya, untuk mengonsumsi BBM bersubsidi karena itu tak diatur pemerintah. Justru itulah, maka tugas pemerintah adalah menghindari praktik ketidakadilan ini dengan menerbitkan regulasi. Kebijakan pembatasan cc mobil ini kira-kira senapas dengan kebijakan pajak progresif: semakin kaya, seseorang diwajibkan membayar pajak dengan persentase yang lebih besar.

Pembatasan konsumsi tak terlalu berdampak inflasi. Kalaupun menyebabkan inflasi, tidak akan lebih dari 1 persen, bahkan bisa di bawah 0,5 persen. Ini jauh di bawah potensi tambahan inflasi 2,4 persen jika harga BBM bersubsidi naik Rp 1.500 per liter. Angka 2,4 persen diperoleh dari pengalaman sebelumnya.

Ekspektasi inflasi menjadi salah satu hal yang menimbulkan ketidakpastian. Inflasi year on year akhir Maret 2012 adalah 3,97 persen. Namun, ketidakpastian harga BBM bersubsidi telah mendorong ekspektasi inflasi tahun ini minimal 6 persen. Karena itu, logis jika Bank Indonesia mempertahankan BI Rate 5,75 persen. Bahkan, kini BI mengkaji kemungkinan menaikkan giro wajib minimum (GWM) bank umum yang saat ini 8 persen. Kenaikan GWM diharapkan mengurangi jumlah uang beredar. Selanjutnya, memberi tekanan agar inflasi tak melonjak.

Namun, seiring dengan harga minyak yang mulai tertekan, akibat rasionalitas pasar yang mulai menurunkan permintaan, seiring dengan penurunan pertumbuhan ekonomi dunia, tampaknya kenaikan GWM bukanlah prioritas saat ini. Inflasi tampaknya masih terkendali. Memang ada lonjakan harga pada beberapa produk menjelang 1 April karena ekspektasi kenaikan harga BBM bersubsidi, tetapi sejauh ini tidak masif dan bisa dikendalikan melalui operasi pasar.

Yang mendesak dipikirkan pemerintah adalah bagaimana agar Kementerian ESDM tetap aksentuatif dalam menghadapi publik dalam isu harga BBM pasca-kepergian Widjajono. Ini bisa tidak mudah.

A Tony Prasetiantono Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta