Geng motor

Balada Balapan Liar dan Neotribalisme Modern di Jakarta

Kompas.com - 24/04/2012, 10:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sudah lewat tengah hari, Senin (23/4/2012), tetapi belum juga ada pelanggan datang ke bengkel khusus modifikasi mesin sepeda motor, di kawasan Koja, Jakarta Utara. Seorang pekerjanya, Eki (22), mengaku, sudah setengah bulan ini bengkel sepi pelanggan sejak serangan gerombolan bersepeda motor dengan pita kuning di Jalan Warakas I, Tanjung Priok, 13 April lalu.

Terlebih lagi setelah ditengarai serangan itu sebagai aksi balasan atas tewasnya Kelasi Satu Arifin Siri akibat dikeroyok di arena balapan liar, Kemayoran. Sasaran gerombolan itu remaja pesepeda motor.

”Sebelum ada penyerangan, setiap hari bengkel kami selalu ramai,” kata Eki.

Bengkel sepeda motor tempat Eki bekerja hanya berukuran 1,5 meter x 2 meter. Bengkel-bengkel khusus modifikasi mesin sepeda motor yang tersebar di kawasan Koja ini melayani modifikasi mesin untuk kepentingan balapan sepeda motor. Sebagian besar pemiliknya pun mantan pebalap motor, termasuk pemilik bengkel tempat Eki bekerja.

”Tapi kami hanya terima motor balapan resmi, tidak terima yang balapan liar,” ujar Eki membela diri.

Kalau sekadar nonton balapan liar di Kemayoran, Eki mengakui kerap dilakukan. Itu pun hanya untuk memperkaya pengetahuan memodifikasi mesin sepeda motor.

Eki mengaku, akibat aksi gerombolan motor berpita kuning itu, selain pelanggannya hilang, dia juga resah karena takut menjadi sasaran gerombolan itu.

Neotribalisme modern

Sosiolog Universitas Indonesia, Imam B Prasodjo, menilai, perilaku kekerasan geng motor sangat primitif. Dia mengistilahkan perilaku mereka sebagai neotribalisme modern.

”Ikatan yang mereka bangun sangat emosional dengan solidaritas mekanis. Jika satu teman mereka diganggu, benar atau salah, mereka akan membelanya,” kata Imam.

Fenomena ini terjadi karena pembangunan kota yang tidak menyediakan ruang publik memadai. Seharusnya ruang publik tersebut dapat dipakai sebagai tempat penyaluran aktivitas mereka. Karena tidak ada, warga kota mencari ruang penyaluran, seperti yang dilakukan komunitas pesepeda motor.

Aktivitas komunitas ini dapat mengarah ke hal positif ataupun negatif. Namun, menurut Imam, banyak yang tidak memiliki visi aktivitas positif, seperti yang dilakukan geng motor.

Komunitas geng motor, menurut sejarawan Universitas Indonesia JJ Rizal, sudah ada di Jakarta sejak 1930-an. Gerakannya bergerombol dan mengumbar deru mesin motor yang terdengar meneror.

Untuk pertama kali gerombolan itu muncul di Semarang, Jawa Tengah, tahun 1908. Pemerintah Hindia Belanda memanfaatkan gerombolan ini untuk mengindentifikasi wilayah guna pembuatan peta.

Pada zaman Gubernur DKI Ali Sadikin, gerombolan sepeda motor juga diberikan tempat untuk balapan di Ancol. Balapan liar di Jakarta pun bisa berkurang. Hanya saja, saat itu balapan liar tetap terjadi di kawasan Monas, tetapi didominasi anak-anak aparat polisi dan TNI.

Dalam konteks saat ini, kata Rizal, balapan liar sepeda motor juga dipicu semakin mudahnya memperoleh kredit sepeda motor. Pada masa lalu, hanya kalangan menengah yang terlibat.

”Untuk mengatasinya, perlu didayagunakan dan diberikan arena agar tidak liar dan meresahkan,” jelas Rizal. (Madina Nusrat/Andy Riza Hidayat)

 

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Halaman:
Baca tentang
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Apresiasi Spesial
    Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
    Rp
    Minimal apresiasi Rp5.000
    Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
    Apresiasi Spesial
    Syarat dan ketentuan
    1. Definisi
      • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
      • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
    2. Penggunaan kontribusi
      • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
      • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
    3. Pesan & Komentar
      • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
      • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
      • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
    4. Hak & Batasan
      • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
      • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
      • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
    5. Privasi & Data
      • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
      • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
    6. Pernyataan
      • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
    7. Batasan tanggung jawab
      • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
      • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
    Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
    Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
    Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
    Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
    atau