DPR: Kebijakan Jangan Disimulasikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Para menteri diminta jangan melempar kebijakan ke publik yang belum menjadi keputusan resmi pemerintah. Pasalnya, langkah itu dinilai akan membingungkan masyarakat serta merugikan pemerintah sendiri.

"Harusnya kebijakan yang akan diterapkan itu bukan disimulasikan terlebih dulu, tetapi dikaji lebih mendalam dulu. Kita lihat dalam banyak hal seringkali kebijakan yang belum diputuskan dalam sidang kabinet atau oleh presiden tapi keburu jadi perbincangan di publik yang kemudian menjadi kontraproduktif," kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu ( 25/4/2012 ).

Pramono dimintai tanggapan belum diumumkannya kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi oleh pemerintah. Padahal sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menegaskan, pemerintah akan menerapkan kebijakan pengendalian BBM bersubsidi.

Jero Wacik bahkan menegaskan, kebijakan pengendalian BBM bersubsidi ini akan diterapkan pada mobil dengan kapasitas mesin 1.500 cc ke atas. Artinya, mobil dengan kapasitas mesin 1.500 cc ke atas harus menggunakan BBM nonsubsidi yang saat ini harganya sekitar Rp 10.200 per liter.

Pramono mengatakan, pemerintah harus segera mencari jalan keluar untuk mengatasi defisit anggaran sebagai akibat batalnya kenaikan BBM bersubsidi lantaran belum memenuhi syarat yang diatur dalam Undang-Undang APBNP 2012 . Dia meminta agar keputusan nantinya jangan diwacanakan terlebih dulu ke publik.

"Pemerintah harus mengambil langkah jalan keluar. Langkah itu tidak boleh bertentangan atau menabrak rambu yang telah ditetapkan DPR. Jadi, sekarang ini tool-nya ada di pemerintah, mau diapain," kata politisi PDI Perjuangan itu.