Gubernur Kalteng: BPH Migas Tidak Adil

PALANGKARAYA, KOMPAS.com - Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang menilai Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas Bumi (Migas) tidak adil. Penilaian itu disebabkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng yang meminta tambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) tetapi BPH Migas malah menguranginya.

Teras di Palangkaraya, Kalteng, Rabu (25/4/2012), mengatakan, kuota berkurang banyak sementara permintaan BBM luar biasa besar. "Pada satu sisi, kami diminta menjaga keamanan tapi kuota yang berkurang justru membuat suasana rawan konflik karena antrean pembeli BBM saat ini sudah sangat panjang," ujarnya.

Kuota premium untuk Kalteng pada tahun 2012 sebesar 263.784 kiloliter (kl). Jumlah itu turun dibandingkan 2011 sebesar 271.895 kl. Pengurangan kuota sangat signifikan sehingga tak memberikan suasana yang aman dan tertib. "Suplai yang tak mencukupi bisa menimbulkan konflik," tuturnya.

Kuota yang dinilai tak memadai dirisaukan membuat suplai BBM di Kalteng pada Oktober hingga Desember nanti amat menipis, bahkan bisa habis. Rakyat Kalteng dibuat menderita. Saya menganggap, BPH Migas tak adil. Sudah tiga kali Pemprov Kalteng minta tambahan kuota tapi tak direspons, ujarnya.

Terakhir, surat dikirim pada awal Maret 2012. Pemprov Kalteng meminta kuota BBM pada tahun 2012 sebesar 314.778 kl premium. Bukannya ditambah, kuota premium untuk Kalteng justru dikurangi. Karena itu, Teras sudah meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng Siun Jarias menanyakan pengurangan kuota itu.

"Sekda akan memimpin tim teknis yang menanyakan pengurangan kuota kepada BPH Migas dan menyampaikan hasil pertemuan itu kepada saya pada Jumat mendatang," kata Teras.