Kemenkeu Minta Pemprov DKI Tepat Waktu soal MRT

JAKARTA, KOMPAS.com- Kementerian Keuangan berharap pemerintah provinsi DKI Jakarta tepat waktu menyelesaikan proyek mass rapid transport (MRT).

Untuk tahap pertama adalah persiapan dalam bentuk engineering service bagi kereta api Lebak Bulus-Dukuh Atas (Bundaran HoteI Indonesia) sepanjang 14,5 km. Jangka waktu pendanaan itu sampai akhir tahun 2014 atau dua tahunan lagi. 

Jika tak tepat waktu, tahapan berikutnya berpotensi terhambat. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto, Rabu (2/5/2012), di Jakarta.

"Kalau tepat waktu, loan tahap kedua dan tahap ketiga untuk dana pembangunan konstruksi MRT dari Jepang akan diproses kembali," ujar Rahmat.

Menurut Rahmat, untuk engineering service proyek MRT Kereta Api Lebak Bulus-Dukuh Atas (Bundaran HI) sepanjang 14,5 km, didanai oleh Jepang dengan biaya 112.35 miliar Yen Jepang atau setara 1.12 miliar) dollar AS. Dari dana sebesar itu, 58 persen beban Pemerintah Pusat (Kementerian Perhubungan) dan 42 persen Pemprov DKI.

"Loan dari Jepang yang sudah ditanda tangani adalah untuk proyek berkode IP-536 untuk Engineering Service sebesar 1.87 miliar Yen Jepang. Dana itu diteken 28 November 2006 dan closing date atau berakhirnya 31 Desember 2014," jelas Rahmat.

Adapun untuk pendanaan bernomor IP-554 untuk pembangunan konstruksi MRT tahap pertama senilai 48.15 miliar Yen ditandatangani pada 31 Maret 2009 dan berakhir pada 28 Juli 2019.

"Sementara, loan untuk pembangunan konstruksi MRT tahap II dan III senilai 62.33 miliar Yen baru akan diproses bila sudah ada Daftar Kegiatan (DK)-nya dari Bappenas. Demikian pula dengan pekerjaan tambahan dari Bunderan HI ke Pangkalan Bandan, Kemenkeu masih menunggu DK-nya terlebih dulu," kata Rahma lagi.