Hidayat Minta Gubernur DKI Berikan Teguran Terbuka

JAKARTA, KOMPAS.com - Hidayat Nur Wahid akhirnya memberikan tanggapan atas larangan untuk menjadi khatib saat berada di Pulau Panggang, Kepulauan Seribu. Hidayat menegaskan tidak ingin berpolemik tentang larangan Ketua Masjid An Ni'Mah.

"Tapi jika benar Gubernur atau Bupati tidak pernah memberikan perintah larangan itu, Gubernur dan Bupati harus memberikan teguran secara terbuka kepada bawahannya," kata Hidayat Nur Wahid saat jumpa pers di Media Center Hidayat-Didik, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (6/5/2012).

Ia menjelaskan, sejak mereka tiba di Pulau Panggang, tidak ada masalah yang mereka hadapi. Masyarakat pulau tersebut menerima Hidayat dan rombongan dengan ramah. Pemberitahuan terkait larangan berkhotbah pun tidak pernah diketahuinya hingga sejam sebelum sholat Jumat.

Ketua masjid yang mengeluarkan larangan tersebut mengaku hanya melaksanakan perintah atasannya. Atas dasar itu, Hidayat meminta Gubernur DKI Jakarta dan Bupati Kepulauan Seribu memberi peringatan terbuka kepada pegawai honorer itu.

Peringatan yang diketahui publik tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa kedua petinggi pemerintah daerah itu tidak pernah mengeluarkan larangan dimaksud. "Jika ada yang mengskenariokan larangan ini tentu sangat kami sayangkan," kata Hidayat mengingatkan.

Ia berharap pihak-pihak yang ingin menjegalnya tidak menggunakan cara-cara politik yang kerap digunakan penguasa Orde Baru. Pasalnya, cara tersebut bisa memecah belah warga dan justru menjadi boomerang yang bisa merusak citra orang yang melakukannya.

Hidayat menegaskan, ia terdidik dan terbiasa menjadi seorang khatib. Bahkan, hingga kini ia masih rutin memberikan khotbah di Masjid Istiglal Jakarta.

"Saya seorang juru khotbah. Saya juga mantan Ketua MPR. Kok tiba-tiba ada larangan untuk berkhotbah yang tidak wajar seperti itu," kecam Hidayat.

Bakal calon Gubernur DKI Jakarta yang diusung PKS ini berharap tidak akan ada lagi intimidasi dan tekanan terhadap masyarakat di akar rumput, termasuk terhadap mereka yang memberikan dukungan kepada pasangan bakal calon tertentu.

Ia berharap pula para birokrat pemerintahan tidak perlu menggunakan kewenangan untuk memberikan tekanan kepada warga.