Wa Ode Minta KPK Periksa Menkeu

JAKARTA, KOMPAS.com - Tersangka kasus dugaan suap pengalokasian Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID), Wa Ode Nurhayati, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, sebagai saksi yang meringankan Wa Ode. Menurut Wa Ode, Menteri Keuangan mengetahui kalau kuasa pengguna anggaran DPID adalah pemerintah, bukan DPR.

"Artinya beberapa daerah yang dapat dan berapa angkanya pemerintah kan (yang berwenang). Sementara saya kan hanya anggota banggar (badan anggaran DPR)," kata Wa Ode di gedung KPK, Jakarta, Senin (7/5/2012), seusai menjalani pemeriksaan salama kurang lebih tiga jam.

Selama pemeriksaan, Wa Ode mengaku ditanya penyidik tentang siapa saja saksi yang dapat meringankan dirinya. Penyidik KPK pun, menurut Wa Ode, akan menindaklanjuti permintaanya untuk menjadikan Menkeu sebagai saksi. Selain Menkeu, Wa Ode juga menyebut pejabat Direktorat Jenderal Perimbangan Kemenkeu yang terlibat pembahasan alokasi DPID sebagai saksi meringankan yang diajukannya.

"Yang kedua, saya meminta Pak Harry yang waktu DPID itu adalah Dirjen Perimbangan Keuangan dan Pak Pramudjo, beliau berdua inilah yang mengajukan rumus syarat untuk mendapatkan DPID yang kemudian melahirkan simulasi yang ditolak," kata Wa Ode.

Proyek DPID ini, kata Wa Ode, dari tahun ke tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan alokasinya. "Temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), dari tahun ke tahun disclaimer, tidak jelas kriteria, tidak jelas alokasi, sehingga diajukan untuk dibuat kan rumus agar menjawab tuntutan teman-teman lembaga transparansi anggaran ke MK tentang disclaimer-nya DPID ini," ujarnya.

Dalam kasus dugaan suap DPID, Wa Ode diduga menerima suap senilai Rp 6 miliar dari pengusaha Fahd A Rafiq. Pemberian suap diduga terkait pengalokasian dana DPID untuk tiga kabupaten di Aceh. Fadh juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Berdasarkan hasil pengembangan kasus ini, KPK menetapkan Wa Ode sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang.

Belakangan, Wa Ode yang juga mantan anggota Badan Anggaran DPR itu menyeret Wakil Ketua DPR, Anis Matta ke dalam kasusnya. Politikus Partai Amanat Nasional itu menyebut Anis dan empat pimpinan Banggar DPR, yakni Tamsil Linrung, Mirwan Amir, Olly Dondokambey, dan Melchias Markus Mekeng, melanggar prosedur dalam menentukan alokasi DPID.

Seusai diperiksa KPK, Kamis (3/5/2012) lalu, Wa Ode mengatakan hal senada. Menurutnya, Kementerian Keuangan yang menjadi mitra Banggar DPR dalam membahas alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) tersebut juga mencium kejanggalan dalam pembahsan alokasi DPID. Surat Kemenkeu tersebut, kata Wa Ode, mempertanyakan daerah-daerah yang hilang dalam daftar penerima DPID yang sudah disepakati sebelumnya.