Komisi III Belum Tentu Terima 12 Calon Hakim Agung

Seleksi Calon Hakim Agung - Ketua Komisi Yudisial (KY) Erman Suparman (kiri), mewawancarai calon Hakim Agung Suhardjono saat seleksi calon hakim agung di Gedung KY, Jakarta, Senin (23/4/2012). Sebanyak 45 calon hakim agung diseleksi untuk menggantikan lima hakim agung yang memasuki masa pensiun pada 2012. (KOMPAS/RIZA FATHONI)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat belum tentu menerima 12 calon hakim agung yang diserahkan Komisi Yudisial untuk dilakukan fit and proper test. Pasalnya, jumlah itu di bawah dari yang diminta Komisi III.

"Nama-nama itu belum tentu diterima. Kita akan rapat pleno untuk putuskan apakah menerima atau tidak," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Nasir Djamil seusai pertemuan dengan pimpinan KY di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin ( 14/5/2012 ).

Dalam pertemuan itu, KY menyerahkan 12 nama calon kepada DPR. Mereka yakni Amriddin (hakim tinggi PT Padang), Mayjen TNI Burhan Dahlan (Kadilmilti Utama Jakarta), Desnayeti (hakim tinggi PT Padang), Heru Iriani (hakim tinggi PT Semarang), I Gusti Sumanantha (Kapusdiklat Teknis Peradilan MA), James Butar Butar (Hakim tinggi PT Kaltim).

Calon lain yakni Made Rawa Aryawan (wakil ketua PT Manado), Maria Anna Samiyati (hakim tinggi PT Yogyakarta), Muh Daming Sunusi (KPT Banjarmasin), M Syarifuddin (Kepala Bawas MA), Ohan Burhanuddin (hakim tinggi PT Medan) dan Wahidin (Hakim tinggi PT Jambi).

Nasir mengatakan, KY seharusnya menyerahkan 15 calon untuk dipilih lima orang. Kelima calon itu nantinya akan mengisi dua hakim agung perdata, dua hakim agung pidana, dan satu hakim agung militer.

KY, kata Nasir, tidak bisa memakai alasan kesulitan mencari calon hakim agung yang baik. Seharusnya, lanjut dia, KY bisa memasukkan calon hakim agung yang kurang dari segi kapasitas, namun baik dari segi integritas dan moralitas. Pasalnya, kata Nasir, peningkatan kapasitas bisa dilakukan nantinya.

Jika Komisi III menolak nantinya, tambah Nasir, KY akan diminta menambah tiga calon lagi. Sebaliknya, jika Komisi III dapat menerima argumentasi KY sulit memenuhi permintaan, proses fit and proper tes kemungkinan akan dimulai pertengahan Juni 2012 .

"Mungkin jatah untuk hakim agung perdata dikurangi. Kalau untuk hakim agung pidana kan butuh banyak," pungkas politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Seperti diberitakan, KY menggelar seleksi calon hakim agung mulai dari seleksi administrasi, tes tertulis, kesehatan, psikotest, maupun wawancara. Dalam seleksi wawancara, KY mengajak penguji tamu yang melibatkan tokoh-tokoh seperti Jimly Asshiddiqie, Shalahuddin Wahid, Prof Sutandyo Wignyosubroto, dan sejumlah mantan hakim agung.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Harga Emas Hari Ini 9 April 2026: Antam, Galeri 24 Pegadaian, dan UBS

Reaksi Amanda Manopo Saat Tahu Fajar Sadboy Alami Kecelakaan Tunggal

Prabowo Nyatakan Avtur Bisa Diproduksi dari Minyak Jelantah

Gibran Minta Maaf ke JK, Usul Naikkan Harga BBM Tak Sesuai Arahan Prabowo

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com