JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI Jakarta jalur independen, Hendardji Soepandji, yang berpasangan dengan Ahmad Riza Patria, mempertanyakan netralitas birokrat dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta kali ini. Ia menduga ada pihak yang menggunakan mesin birokrasi untuk memenangkan calon tertentu pada pilkada.
Calon gubernur bernomor urut 2 ini merasa telah diperlakukan secara tidak adil. Saat dirinya mengikuti kerja bakti bersama warga RW 6 Kelurahan Karanganyar, Minggu (13/5/2012) kemarin, beberapa warga dan tokoh masyarakat mendapat teguran dari RW dan lurah setempat.
"Kenapa saya ditegur saat menghadiri undangan warga, sedangkan yang lain tidak? Padahal kan saya datang karena diundang. Yang melakukan harusnya yang berwenang, seperti Panwaslu, bukan lurah atau RW. Ini ada apa?" ujar Hendardji kepada wartawan, Selasa (15/5/2012).
Menurut Hendardji, ketidakadilan dalam pilkada juga bisa dilihat dari banyaknya alat peraga kampanye yang sudah banyak terpasang di jalan-jalan. Demikian halnya dengan iklan politik di media cetak, online, dan televisi yang telah dirilis oleh masing-masing cagub.
Meski demikian, ia akan menaati seluruh prosedur Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagai penyelenggara. Salah satu yang dilakukannya adalah menaati aktivitas yang berkaitan dengan kampanye. "Kami belum memasang iklan karena kami taat azas," katanya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang