Kalbar Tolak Kerja Sama dengan Nelayan Vietnam

PONTIANAK, KOMPAS.com -- Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menolak proposal kerja sama pengelolaan potensi perikanan di wilayah Kalbar yang diajukan oleh nelayan dan pengusaha asal Vietnam. Selain karena kewenangannya ada di pemerintah pusat, Pemprov Kalbar khawatir, kerja sama itu akan menjadi semacam legalisasi tindakan ilegal penjarahan ikan yang selama ini terjadi.

Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya mengatakan, proposal itu diajukan langsung ke Pemprov Kalbar beberapa waktu lalu oleh kelompok nelayan dan pengusaha bidang perikanan asal Vietnam. "Kebetulan saya yang menerima. Saya langsung tolak karena khawatir kerja sama itu nantinya jadi legalisasi tindakan ilegal yang selama ini telah dilakukan oleh nelayan asal Vietnam di perairan Indonesia," kata Christiandy, Rabu (16/5/2012).

Nelayan Vietnam paling sering tertangkap di Laut China Selatan dan sekitarnya karena menjarah ikan. Laut Vietnam sudah over fishing padahal mereka sudah menandatangani kontrak ekspor ke beberapa negara.

Kendati menolak proposal itu, Pemprov Kalbar menyerahkan sepenuhnya kebijakan itu kepada pemerintah pusat. "Kami berharap, kalaupun akan diterima proposal kerja sama itu, harus ada syarat yang mereka penuhi dulu. Misalnya, mereka harus membangun pabrik pengolahan ikan skala besar di Indonesia dan sebagian kecil tangkapan baru boleh dibawa ke Vietnam.

"Tanpa syarat itu, saya khawatir ikan di Indonesia akan diambil sebanyak-banyaknya, tetapi kita tidak mendapatkan nilai tambah yang signifikan," kata Christiandy.