Iran Palsukan Dokumen Kapal untuk Hindari Sanksi

TEHERAN, KOMPAS.com -- Iran telah memalsukan dokumen kapal yang digunakan untuk pengiriman senjata ilegal ke Suriah. Bahkan Iran juga telah berusaha mengganti nama dan kepemilikan kapal.

Semua itu dilakukan untuk menghindari sanksi baru dari komunitas internasional, menurut seorang diplomat PBB, Rabu (16/5/2012) di New York, Amerika Serikat. Dia mengutip laporan hasil diskusi panel pemantau ahli PBB atas kasus Iran.

Dewan Keamanan PBB mulai pertama kali menjatuhkan sanksi terhadap Iran pada Desember 2006. Diharapkan, sanksi itu dapat menekan Teheran untuk menghentikan pengayaan uranium dan memulai perundingan tentang program nuklirnya itu. Meskipun sudah empat putaran sanksi diberikan, Iran tetap tak mengindahkannya.

Pengayaan uranium dapat digunakan untuk membuat bahan bakar nuklir dan bahan senjata nuklir, tetapi Iran mengatakan, nuklirnya untuk tujuan damai. Kali ini tim pemantau atas penerapan sanksi-sanksi terdahulu menemukan pelanggaran baru.

Iran telah melakukan tiga pengapalan senjata ilegal, termasuk roket, ke Suriah. Iran bakal terkena sanksi baru lagi. Diplomat itu, yang meminta namanya dirahasiakan karena dokumen hasil rapat delapan pemantau DK PPB belum dirilis, mengatakan Iran telah memanipulasi dokumen pengiriman senjata ilegal itu. Tidak hanya itu, pemilik dan nama kapal pun diganti untuk menghindari sanksi dari PBB.

Iran dilaporkan mengubah kepemilikan, nama dan bendera kapal, padahal kapal itu masuk dalam daftar kapal yang sudah terkena sanksi PBB sebelumnya. "Pengiriman ilegal itu mungkin saja masih terus berulang," ujar diplomat tesebut.

Dia mengungkapkan, Iran menyembunyikan penggunaan dan pengguna akhir barang, memalsukan dokumen, menghubngi beberapa pemasok untuk item yang sama, dan menggunakan warga Iran diaspora untuk mengamankan barang ilegal.

Panel komisi pemantau sanksi dari DK PBB mengatakan, transaksi keuangan Iran menggunakan bisnis pengiriman uang yang dikenal sebagai hawalas. Tansaksi keuangan, perdagangan barter, semuanya meningkat.

Terungka pula tentang kasus perusahaan non-keuangan skala kecil yang dipimpin oleh seorang ekspatriat Iran, yang telah berubah menjadi perusahaan yang terlibat dalam mentransfer dana yang diterima dari bank Iran ke berbagai penerima di seluruh dunia.

"Sebanyak 11 miliar dollar AS telah diproses selama 18 bulan oleh perusahaan itu. Semua transaksi itu diduga untuk membiayai program nuklir," kata diplomat itu merujuk dokumen diskusi panel.