Kabinet baru tersebut terbentuk hari Rabu (16/5), dengan Jean-Marc Ayrault—anggota parlemen beraliran moderat dari Partai Sosialis—ditunjuk sebagai Perdana Menteri Perancis. Setelah melangsungkan serah terima jabatan dengan para menteri lama di departemen masing-masing, para anggota kabinet baru tersebut dijadwalkan langsung menggelar sidang perdana, Kamis sore.
Menurut Ayrault, kebijakan pertama yang akan ditetapkan pada rapat perdana ini adalah pemotongan gaji presiden dan para menteri sebesar 30 persen. Langkah itu dipandang sebagai langkah simbolis terkait dengan krisis keuangan di Eropa, dan untuk membedakan pemerintahan baru dengan pendahulunya.
Secara kontras pada era sebelumnya, Presiden Nicolas Sarkozy menaikkan gajinya sebesar 170 persen hanya sebulan setelah ia dilantik pada 2007. Gaji Sarkozy waktu itu langsung melejit menjadi 19.000 euro (sekitar Rp 222,5 juta dengan nilai kurs saat ini) per bulan.
Setelah itu, Pemerintah Perancis akan mulai fokus pada tantangan utama, yakni mengurai krisis keuangan Eropa. ”Prioritasnya adalah mengurai kekusutan di Eropa sambil membuat kemajuan di berbagai isu yang mendesak,” ungkap Fabius, mantan perdana menteri di era Presiden Francois Mitterrand, 1984-1986.
Fabius, yang pada 2005 memimpin kampanye menolak Konstitusi Eropa di Perancis, mengaku dia berkomitmen terhadap penyelamatan Eropa. ”Saya orang Eropa, tetapi kita butuh Eropa yang berbeda, yakni Eropa yang lebih fokus pada pertumbuhan lapangan pekerjaan,” ujar Fabius.
Kabinet baru tersebut juga bertekad mewujudkan janji-janji Presiden Hollande semasa kampanye, yakni menggeser fokus penyelesaian krisis keuangan Eropa dari sekadar menerapkan pengetatan anggaran ke mendorong pertumbuhan ekonomi.
Terkait hal tersebut, Menteri Keuangan Pierre Moscovici kembali menegaskan, Perancis tak akan meratifikasi pakta pengetatan anggaran Uni Eropa sebelum pasal-pasal tambahan soal pertumbuhan dimasukkan ke dalam pakta itu.
”Apa yang sudah dikatakan dengan cukup jelas adalah perjanjian itu tak akan diratifikasi dengan kondisi apa adanya seperti sekarang, dan harus dilengkapi dengan bab pertumbuhan, dengan strategi mendorong pertumbuhan,” ujar Moscovici, mantan manajer kampanye Hollande.
Dalam pertemuan dengan Kanselir Jerman Angela Merkel, beberapa jam setelah ia dilantik, Selasa, Hollande menyatakan pihaknya akan terus bekerja sama dengan Jerman dalam menentukan strategi pertumbuhan ekonomi Eropa.
Sebuah pertemuan informal para pemimpin Eropa pada 23 Mei dan konferensi tingkat tinggi Eropa akhir Juni akan menjadi ajang bagi Perancis dan Jerman untuk memaparkan hasil diskusi mereka. ”Akan sangat penting bagi Jerman dan Perancis memaparkan ide mereka bersama-sama dalam KTT ini, dan kami telah membahas persiapan kami,” imbuh Merkel.
Pertemuan pertama Hollande dan Merkel ini menjadi langkah awal untuk menjembatani perbedaan pandangan kedua pemerintahan dalam mengatasi krisis Eropa. Merkel yakin krisis hanya bisa diatasi dengan disiplin ketat anggaran, sementara Hollande berpendapat perlu ada kebijakan-kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi.
Hari Jumat ini, Hollande dan Merkel akan terbang ke Amerika Serikat untuk menghadiri KTT G-8 dan KTT NATO, yang digelar berturut-turut.(AFP/AP/DHF)