Menyiasati Afganistan, Membujuk Rusia
DAHONO FITRIANTO
Setelah membahas krisis keuangan Eropa yang makin menjadi-jadi dalam forum KTT G-8 di Camp David, AS, para pemimpin negara-negara maju hari Minggu (20/5) ini pindah ke Chicago untuk menghadiri KTT Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Masalah yang dibahas di sini tak kalah gawat.
Paling tidak ada dua isu keamanan utama yang akan membayangi KTT NATO di Chicago, kota tempat tinggal Barack Obama sebelum jadi Presiden AS. Pertama adalah masalah perang berkepanjangan di Afganistan, dan kedua adalah ketegangan dengan Rusia terkait program perisai rudal di Eropa.
Perang Afganistan, yang sudah berlangsung lebih dari 10 tahun dengan hasil tak tentu dan diwarnai berbagai masalah rumit, kini menghadapi kemungkinan masalah baru yang tak diduga sebelumnya.
Seiring dengan peningkatan ketidaksetujuan publik di negara-negara pengirim pasukan ke Afganistan dan pergantian pemimpin di beberapa negara anggota NATO sebagai dampak krisis keuangan Eropa, para pemimpin baru itu mulai menyatakan keinginan menarik pasukannya lebih cepat dari jadwal.
Yang terbaru adalah Presiden Perancis Francois Hollande. Saat berkampanye menjelang pemilihan presiden, salah satu janjinya adalah menarik pasukan Perancis dari Afganistan sebelum akhir tahun ini, atau lebih cepat dua tahun dari jadwal
”Dalam politik internasional, Anda tidak hanya mewakili jabatan kepresidenan Anda atau partai politik Anda, tetapi mewakili negara. Itu komitmen yang harus dipenuhi Perancis. Saya kira ini akan menjadi isu yang memecah belah, dan banyak orang akan tidak suka jika dia (Hollande) meneruskan janji-janji kampanyenya,” tutur Nicholas Burns, mantan pejabat senior Departemen Luar Negeri AS yang juga profesor politik internasional di Kennedy School of Government, Universitas Harvard, AS.
Jika Hollande terus maju dengan rencana penarikan pasukan, dia dianggap membuat preseden buruk sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata salah satu negara kekuatan militer utama NATO. Komitmen Perancis kepada NATO juga akan dipertanyakan.
”Perancis adalah salah satu pemimpin di NATO. Jika salah satu negara terkuat bertindak seperti ini, itu akan menimbulkan dampak buruk terhadap aliansi (NATO) ini,” kata Burns.
Menteri Pertahanan Spanyol Pedro Moranes pekan lalu menyentil halus rencana Hollande dengan mengaku yakin Perancis tak akan menarik mundur pasukannya lebih cepat karena ”tanggung jawab Perancis di Afganistan berada di atas pendapat pribadi (Hollande)”.
Penarikan pasukan salah satu negara NATO lebih cepat dari jadwal juga akan mengirimkan pesan yang salah kepada kelompok Taliban di Afganistan. ”Jika Taliban meyakini pasukan Eropa akan ditarik mundur sebelum 2014, mereka akan punya alasan untuk menunggu kita keluar dan tak akan menegosiasikan perdamaian dengan serius karena mereka berpikir kita semua akan pergi,” imbuh Burns.
Perancis saat ini masih menempatkan sekitar 3.400 tentaranya di Afganistan, yang sebagian besar terpusat di kawasan Kapisa di sebelah timur Kabul. Selain tentara, pasukan Perancis juga memiliki sekitar 900 kendaraan militer, 1.400 kontainer peralatan, pesawat tempur Mirage, dan helikopter militer di Afganistan.
Penarikan pasukan mendadak akan memunculkan mimpi buruk logistik meski Hollande sudah menyatakan akan meninggalkan sebagian peralatan militer di Afganistan. ”Waktu logistik yang dibutuhkan (untuk menarik tentara dan peralatannya) bukan hitungan hari,” ujar juru bicara militer Perancis, Kolonel Thierry Burkhard.
Kelanjutan operasi NATO di Afganistan dan persiapan penarikan mundur sebagian besar pasukan mereka pada 2014 juga dihadapkan pada masalah penutupan jalur suplai logistik dari Pakistan. Pakistan menutup dua jalur pasokan logistik utama NATO sejak November 2011, setelah tentara AS menewaskan 24 tentara Pakistan di perbatasan dengan Afganistan.
Sampai saat ini negosiasi untuk membujuk Pakistan membuka lagi rute logistik itu belum berhasil. Presiden Pakistan Asif Ali Zardari bahkan sampai diundang khusus untuk hadir di KTT NATO di Chicago guna membahas persoalan itu.
Negara-negara NATO, yang sebagian besar sedang dilanda krisis keuangan, berharap agar jalur itu segera dibuka. Alasannya, biaya membawa kebutuhan logistik pasukan mereka melalui Pakistan jauh lebih murah daripada harus memutar melewati negara-negara di sebelah utara Afganistan.
Pekan lalu, Menteri Luar Negeri Pakistan Hina Rabbani Khar mengatakan Pakistan sudah saatnya ”melangkah ke depan” dalam urusan dengan
Namun, perkembangan situasi setelah itu kembali membawa pesimisme karena Pakistan masih menuntut AS meminta maaf secara terbuka tanpa syarat atas tewasnya 24 prajurit Pakistan itu. Obama sendiri, yang sedang menghadapi tekanan politik dalam negeri terkait pemilihan presiden AS tahun ini, enggan minta maaf.
Detail lain yang belum disepakati adalah tuntutan Pakistan agar AS dan NATO membayar ongkos memakai jalanan di Pakistan, yang mereka bilang selalu rusak sejak dilalui truk-truk logistik NATO dalam perjalanan ke Afganistan. Para pejabat AS mengatakan, tuntutan Pakistan terlalu mahal. ”Nilai ongkos yang mereka tetapkan tak bisa diterima, tidak hanya oleh AS, tetapi juga oleh sekutu-sekutu NATO kami,” tutur seorang pejabat Pemerintah AS.
Di tengah berbagai masalah di Afganistan, NATO juga menghadapi sikap keras Rusia yang menolak program perisai rudal Eropa. AS sudah berulang kali menegaskan program perisai rudal itu bukan untuk menangkis ancaman serangan Rusia, tetapi menangkal ancaman rudal dari Iran dan Korea Utara.
Namun, Rusia yakin pada 2018 sistem itu sudah bisa menangkis seluruh ancaman serangan rudal nuklir Rusia paling canggih saat ini. Jika itu terjadi, Rusia khawatir keunggulan strategisnya di Eropa akan sirna, dan keseimbangan kekuatan strategis global akan terganggu.
Rusia, yang dalam KTT ini diwakili Perdana Menteri Dmitry Medvedev, meminta jaminan tertulis dan mengikat secara hukum dari AS dan NATO bahwa sistem rudal itu tak ditujukan ke Rusia. Namun, AS dan NATO keberatan.
Debat soal sistem rudal ini sudah memicu ketegangan yang berisiko menjadi konflik terbuka. Awal Mei, Panglima Angkatan Bersenjata Rusia Jenderal Nikolai Makarov mengungkapkan kemungkinan serangan pencegahan (preemptive strike) ke titik-titik penempatan sistem pertahanan rudal itu di Eropa.
Beberapa hari kemudian, hanya beberapa jam setelah dilantik sebagai Presiden Rusia, Vladimir Putin menekankan usaha mendapat jaminan soal perisai rudal ini menjadi prioritas kebijakan luar negeri Rusia.
Dalam KTT ini, AS diduga akan membujuk Rusia bersabar sedikit. Saat bertemu Medvedev dalam KTT keamanan nuklir di Seoul, Korea Selatan, Maret lalu, Obama berjanji akan lebih fleksibel dalam persoalan perisai rudal ini setelah pemilu presiden di AS selesai.
