Jokowi: Sisa Anggaran 6 Triliun Karena Kurang Perencanaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) APBD DKI tahun anggaran 2011 mencapai Rp 6,47 triliun dari total anggaran senilai Rp 31,7 triliun.

Besarnya nilai anggaran yang tak terserap ini, menurut calon gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, disebabkan kurang efektifnya manajemen perencanaan.

"Itu karena manajemen perencanaannya yang tidak baik. Kalau manajemen perencanaannya baik, tidak sebesar itu," ujar Jokowi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (20/5/2012).

Jokowi menguraikan banyaknya sisa anggaran membuktikan rendahnya penyerapan anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Banyak hal yang menjadi arah penyerapan anggaran DKI.

Hal ini terkait dengan tingginya kebutuhan dan masalah yang membutuhkan perhatian pemerintah Ibukota. Yang terpenting, ada perencanaan yang menjadi orientasi pengalokasian dana yang perlu disiapkan SKPD sebelumnya.

Terkait perbedaan jumlah APBD Solo dan DKI yang sangat besar, Walikota Solo ini menegaskan hal itu bukan persoalan besar.

"Besar atau kecil anggaran itu bukan masalah. Kalau saya jadi Gubernur DKI Jakarta, SilPa maksimal 2 persen," tegasnya.

Jokowi tegas mengatakan kunci pengunaan anggaran yakni adanya managemen perencanaan yang efektif dan baik.

Tak hanya Silpa, mantan pengusaha mebel ini juga tidak sepakat dengan rencana Pemprov DKI menerbitkan obligasi daerah untuk mendapatkan dana cepat dalam rangka pembangunan infrastruktur.

Menanggapi rencana tersebut, Jokowi menegaskan penerbitan surat utang bukanlah kebijakan yang keliru sepanjang menguntungkan rakyat.

"Kalau itu untuk mendorong usaha kelas menengah dan kecil sehingga lebih produktif, saya setuju. Tetapi kalau sebaiknya tidak menguntungkan masyarakat kecil, tidak usah," kata peraih penghargaan wali kota terbaik di dunia itu.