Beranikah Denny Indrayana Kecam Grasi Corby?

JAKARTA, KOMPAS.com - Komitmen pemerintah untuk memberantas narkotika, terutama terkait kebijakan pengetatan pemberian remisi, asimilasi, dan bebas bersyarat terhadap narapidana kasus narkotika dipertanyakan. Pasalnya, Pemerintah Indonesia malah memberikan grasi kepada terpidana kasus narkotika, Schapelle Corby.

Hal itu dikatakan dua anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat yakni Aboe Bakar Al Habsy (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera) dan Bambang Soesatyo (Fraksi Partai Golkar) secara terpisah, Rabu (23/5/2012). "Terus terang saya bingung. Katanya pemerintah punya komitmen terhadap pemerantasan narkoba. Lantas, apa ini buktinya? Pemerintah telah melakukan moratorium remisi untuk kasus narkoba. Masak sekarang malah dikasih grasi?" kata Aboe Bakar.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyetujui pemberian grasi kepada Corby dengan mengurangi masa tahanan selama lima tahun penjara. Pemerintah Indonesia berharap pemberian grasi ini memberikan pesan kepada Pemerintah Australia agar melakukan hal serupa terhadap tahanan asal Indonesia.

Corby diputuskan bersalah atas tuduhan kepemilikan 4,2 kg ganja dan divonis 20 tahun oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada 27 Mei 2005 silam.

Bambang Soesatyo lantas mengkaitkan grasi itu dengan sikap Kementerian Hukum dan HAM ketika mempertahankan kebijakan pengetatan remisi, asimilasi, dan bebas bersyarat. Seperti diberitakan, kebijakan itu dikritik berbagai pihak, khususnya oleh politisi di DPR. "Coba kita lihat, beranikah Wamenkum dan HAM Denny Indrayana mengecam Presiden yang memberi grasi kepada Corby? Kalau dia diam, itu cerminan standar ganda yang dipraktikkan Pemerintah dalam mengelola kasus hukum," kata Bambang.

Bambang dan Aboe Bakar mengkhawatirkan grasi itu akan menurunkan efek jera bagi pelaku kejahatan narkotika. Peredaran narkotika, khususnya ganja, dikhawatirkan akan semakin membanjiri Indonesia. "Bukan tidak mungkin para bandar besar akan menjadikan Australia sebagai base untuk menyelundupkan narkoba ke Indonesia. Kalau ada masalah, bukankah Pemerintah Indonesia bisa diajak damai dengan lobi-lobi?" kata Bambang.