Abraham: Jokowi-Ahok Lakukan Pembohongan Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad tidak terima pernyataannya dicatut sebagai testimoni yang mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok).

Testimoni yang memuat pernyataan Abraham itu sempat dilansir dalam website pemenangan Jokowi-Ahok yang beralamat Jakartabaru.co. Menurut Abraham, pencatutan namanya dalam testimoni Jokowi-Ahok tersebut merupakan suatu bentuk kebohongan publik.

"Apa yang dilakukan calon bersangkutan, kalau memang dia yang melakukan, itu adalah bentuk pembohongan publik," kata Abraham di Jakarta, Jumat (25/5/2012).

Selain itu, menurut Abraham, perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran berat atas etika demokrasi. "Maka saya memperingatkan dengan keras yang bersangkutan untuk segera mencabut pernyataan yang ada dalam situs yang sama sekali tidak benar," tegasnya.

Apabila tidak dicabut, lanjut Abraham, pihaknya akan mengajukan gugatan hukum.

Tim sukses Jokowi-Ahok mengumpulkan pernyataan positif dari sejumlah tokoh menjadi testimoni yang mendukung pasangan dari PDI-Perjuangan tersebut. Pernyataan para tokoh itu, diambil dari penggalan berita yang beredar di media.

Adapun pernyataan Abraham yang dimuat dalam testimoni Jokowi-Ahok tersebut adalah perkataannya saat saat menghadiri acara diskusi PDIP bertajuk "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bebas Korupsi untuk Kesejahteraan Rakyat" di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (10/2/2012).

Dalam pemberitaan Kompas.com hari itu, Abraham memuji Jokowi sebagai sosok pemimpin yang memberi inspirasi. "Diantara kader-kader PDIP yang hadir di sini, ada birokrasi, ada yang gubernur, dan satu lagi apakah ada Pak Jokowi. Pak Jokowi sungguh luar biasa sebagai kepala daerah, wali kota yang bisa memberi inspirasi bagi seluruh kepala daerah yang ada di Indonesia," kata Abraham saat itu.

Hari ini, Abraham mengaku tidak pernah memberi komentar sehubungan dengan dukungan terhadap Jokowi sebagai calon gubernur. Dia menegaskan, KPK tidak akan pernah masuk dalam wilayah politik praktis, seperti mendukung pencalonan seseorang. "Karena wilayah KPK adalah penegakan hukum, pemberantasan korupsi," kata Abraham.