Angkasa Pura II Setujui Pembatasan Izin Terbang

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Angkasa Pura II Tri Sunoko menyetujui usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai pembatasan pemberian izin penambahan rute terbang di Bandar Udara Soekarno Hatta.

"Saya setuju mengenai pembatasan rute penerbangan di Bandara Soekarno Hatta karena kapasitas di sana sudah penuh," kata Tri Sunoko dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin (28/5/2012).

Ketua Komisi V Yasti Soerpredjo Mokoagow mengungkapkan bahwa regulator sebaiknya menunda pemberian izin terbang kepada seluruh maskapai penerbangan hingga ada kesiapan infrastruktur di air traffic center (ATC). "Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan mudah memberikan izin rute baru, padahal sarana navigasi bandara minim. Contohnya hampir seluruh bandara di Indonesia radarnya bermasalah," ungkap Yasti.

Namun, Tri optimistis bahwa pada triwulan ketiga 2013, Bandara Soekarno Hatta sudah dapat menambah kapasitas bandara, seperti run way, apron, sistem air flow management, hingga sumber daya manusia. "Untuk Bandara Soekarno Hatta, saya dukung pembatasan izin. Namun, untuk bandara lain masih lowong sehingga tidak perlu dibatasi," tambah Tri.

Adapun SDM di ATC Soekarno Hatta berjumlah 455 orang meski jumlah ideal personel adalah 941 orang dan minimal 486 orang. "Akan tetapi, kami sedang melakukan penambahan personel dan perbaikan sistem. Buktinya, belum ada penerbangan asing yang mengurangi jumlah penerbangan mereka ke Soekarno Hatta, bahkan sebaliknya mereka meminta penambahan jumlah penerbangan," jelas Tri.

Saat ini, menurut Tri, kapasitan run way Bandara Soekarno Hatta adalah 52 pesawat per jam, sedangkan apron dapat menampung hingga 125 pesawat.

Perseroan Terbatas (PT) Angkasa Pura II, menurut Tri, juga sedang mengembangkan enam bandara lain di Indonesia, yaitu Medan, Pekanbaru, Pangkal Pinang, Padang, Jambi, dan Pontianak. "Namun, saya belum dapat mengungkapkan nilai investasi untuk pembangunan keenam bandara tersebut," katanya.