Pengamat : Rencana Penghematan Takkan Berdampak Signifikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat energi Pri Agung Rakhmanto meragukan rencana penghematan energi nasional yang sedianya akan diumumkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi pada Selasa (29/5/2012) malam. Ia menilai rencana tersebut tidak akan berdampak signifikan.

"Enggak akan signifikan kalau masih sama (lima kebijakan itu). Apalagi kalau kita berharap kuota BBM bersubsidi tahun ini nggak jebol. Tidak akan bisa mencegah itu," sebut Pri ketika dihubungi Kompas.com, Selasa.

Pri menjelaskan, upaya penghematan yang salah satunya adalah gerakan penghematan energi di gedung-gedung milik Pemerintah, bukan merupakan hal yang baru. Upaya serupa telah dilakukan pada tahun 2005, 2008, dan 2010. Harusnya, kata dia, Pemerintah melakukan dan melihat hasil evaluasi kebijakan penghematan energi yang telah dilakukan.

Bila Pemerintah tetap berfokus kepada lima kebijakan penghematan seperti yang telah diumumkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, maka hasilnya tidak akan maksimal. Misalnya saja, kata dia, rencana untuk melarang kendaraan dinas Pemerintah untuk tidak mengonsumsi BBM bersubsidi hanya akan menghemat tidak lebih dari 100.000 kiloliter per tahun.

"Kecil sekali," sambung dia.

Sementara, jika kendaraan dinas tersebut dianjurkan mengonsumsi bahan bakar gas, maka itu tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat. Diversifikasi energi ke BBG, menurut Pri, hanya bisa untuk jangka panjang. "Karena anggaran tahun ini Rp 2,5 triliun, jadi skala sangat terbatas," tegas dia.

Jadi, ia menyebutkan, agar rencana penghematan energi nasional berjalan maksimal maka dibutuhkan instrumen harga energi yang masuk akal. Infrastruktur BBG pun diperlukan.

"Butuh instrumen harga, kemudian butuh infrastruktur. Jadi nggak bisa jalan sendiri. Bagaimana berhemat jika dibiarkan harga BBM murah," pungkas Pri.

Menteri ESDM Jero Wacik pernah mengatakan, kementeriannya akan menjalankan lima kebijakan energi. Pertama, larangan pemakaian premium bersubsidi untuk mobil dinas pemerintah pusat dan daerah di wilayah Jabodetabek, Jawa, dan Bali. Kedua, mobil barang yang digunakan bagi kegiatan perkebunan dan pertambangan dilarang menggunakan jenis BBM bersubsidi berupa solar.

Perusahaan wajib menyediakan tempat penyimpanan BBM dengan kapasitas sesuai kebutuhan. Ketiga, percepatan program konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) yang dimulai di Jawa. Dalam konversi BBM ke BBG, ada tiga komponen yang harus digarap, yakni pasokan gas, konverter, dan infrastruktur penyediaan SPBG.

"Pasokan gas sudah ada. Kami sedang menyiapkan 14.000 konverter, akan mulai diimpor sementara menunggu kemampuan nasional, dan untuk kendaraan umum akan kami gratiskan. Perizinan untuk SPBG akan dipercepat," ujar Jero.

Keempat, kampanye gerakan hemat energi dimulai dari gedung pemerintah. Kelima, PLN diminta tak lagi membangun pembangkit listrik bertenaga BBM.