BI Siapkan Rangkaian Kebijakan Jaga Rupiah

Jakarta, Kompas - Nilai tukar rupiah atas dollar AS, Rabu (30/5), kembali melemah. Kurs tengah Bank Indonesia mencatat, rupiah terdepresiasi menjadi Rp 9.570 per dollar AS, lebih rendah dibandingkan Selasa, yakni Rp 9.475 per dollar AS. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar itu, BI menyiapkan sejumlah rangkaian kebijakan.

Ekonom Bank Mandiri, Destry Damayanti, di Jakarta, mencatat rupiah telah melemah 3,5 persen sejak awal Mei. ”Sejak awal tahun melemah 4,9 persen,” katanya.

Mengantisipasi rupiah yang terus melemah, BI akan menerbitkan rangkaian kebijakan untuk menjaga likuiditas valuta asing, khususnya dollar AS. Tujuannya, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Instrumen term deposit dollar AS yang siap terbit dua pekan mendatang itu hanya bagian dari rangkaian kebijakan tersebut. ”Konteksnya kestabilan nilai tukar rupiah,” kata Dody Budi Waluyo, Direktur Eksekutif Perencanaan Strategis dan Humas BI.

Dody memaparkan, depresiasi rupiah dari minggu ke minggu sebesar 0,46 persen. Besaran depresiasi ini masih lebih rendah dibandingkan dengan won Korea atau ringgit Malaysia yang lebih dari 1 persen.

Ekonom Samuel Sekuritas, Lana Soelistianingsih, berpendapat, fasilitas term deposit dollar AS ini dikhawatirkan kurang efektif menangkal sentimen negatif dalam jangka pendek.

”Kebijakan ini diumumkan kemarin siang, tetapi efek kebijakan belum terlihat pada perdagangan rupiah di sesi kedua,” kata Lana. Ditegaskannya, tekanan atas nilai tukar rupiah di pasar non-deliverable forward (NDF) terpantau masih meningkat walau tidak besar.

Dari sisi tersebut, kebijakan BI itu dilihat positif dalam jangka panjang, tetapi belum cukup kuat menahan sentimen negatif atas rupiah dalam jangka pendek. Fasilitas term deposit dollar AS diberikan dengan tenor 7 hari, 14 hari, dan 30 hari. Fasilitas ini efektif berlaku pada pertengahan Juni. Dengan fasilitas ini diharapkan pasokan dollar AS tetap berada di dalam negeri. Pada saat yang sama, BI bisa menarik deposit dollar AS yang ada di luar negeri.

Bukan awal krisis

Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto menegaskan, gejala keluarnya dana asing dari pasar keuangan Indonesia belum bisa dinilai sebagai krisis baru.

”Krisis tidak, siaga tidak, bahkan waspada pun tidak. Ini bisa dilihat sekadar sebagai penurunan yang masih teratur (orderly decline) dan protokol krisis belum menganggap penting situasi ini meski tentu tetap diawasi,” kata Rahmat.

Selama satu setengah bulan ini, ia mengakui, kepemilikan Surat Utang Negara (SUN) oleh investor asing turun sekitar Rp 4 triliun. Namun, ditambahkannya, selama tiga hari terakhir penurunan itu berkurang sehingga kedalaman (intensity) dan daya magnetnya (magnitude) semakin kecil. ”Seperti gempa bumi, semakin kecil,” ujarnya.

Menurut Rahmat, penurunan terjadi karena sejumlah penyebab, di antaranya reaksi spontan dari investor global, jika ada gejolak (fluktuasi) dan pergerakan yang cepat (volatilitas), ketidakpastian makin besar, risiko makin besar, sehingga wajar jika investor mengambil tindakan untuk mengamankan asetnya.

Tepis kepanikan

Sekretaris Komite Ekonomi Nasional Aviliani menilai, terjadinya arus modal ke luar negeri (capital outflow) akibat reaksi pasar yang memahami kebijakan BI yang dipersepsi telah melakukan kontrol devisa. Pemerintah harus memberikan kepastian kepada pasar untuk menepis kepanikan itu dengan lebih memahami dinamika ekspor-impor yang senantiasa memerlukan devisa untuk produksinya.

”Volume ekspor tetap sama, hanya saja pendapatan ekspor lebih rendah meski harga komoditas tidak turun melebihi harga pokok sehingga masih tetap mendapat margin impor lebih murah. Pemerintah harus tahu kapan pengusaha melakukan impor bahan baku agar jangan memicu inflasi,” katanya.

”Pemerintah harus mendeklarasikan bahwa kebijakannya masih ramah pasar (friendly) dan Indonesia tidak menganut kebijakan kontrol devisa. Pemerintah harus menjamin bahwa pasokan dollar tetap tersedia dan pemerintah tidak hendak berniat menerapkan kebijakan pengetatan kontrol devisa,” ujarnya.

(IDR/BEN/ODY)