Putin Tetap Tolak Sanksi pada Suriah

MOSKWA, KOMPAS.com — Presiden Rusia Vladimir Putin tidak mengubah sikap dan kebijakan terkait Suriah. Putin menolak desakan negara-negara Barat untuk memberi tindakan keras terhadap rezim Bashar al-Assad.

Putin, yang merupakan sekutu Suriah, meminta waktu lebih lama untuk rencana perdamaian utusan PBB Kofi Annan.

Amerika Serikat dan Inggris sudah meminta Moskwa memperberat tingkat kecaman terhadap rezim Suriah sejak pembantaian di Houla pekan lalu. Sebelumnya, Moskwa menentang resolusi Dewan HAM PBB terhadap Suriah.

Dalam sebuah sesi darurat, Jumat (1/6/2012), Dewan tersebut mengecam Suriah dalam pembantaian Houla dan meminta digelarnya penyelidikan.

Namun, Rusia memilih menolak dengan alasan resolusi dukungan AS itu "tidak berimbang".

Sementara itu, sebuah situs web milik Pemerintah AS memublikasikan citra-citra satelit yang diduga menunjukkan sebuah lokasi kuburan massal di Houla.

Pernyataan terbaru Putin itu dilontarkan setelah pertemuan dengan Presiden Perancis Francois Hollande. Hal itu menunjukkan perbedaan pandangan antara Moskwa dan Paris soal konflik di Suriah.

Berbicara dalam sebuah konferensi pers, Hollande meminta pemberian tekanan dan sanksi terhadap Suriah. Menurut Hollande, satu-satunya solusi untuk masalah itu adalah pengunduran diri Bashar al-Assad.

Hollande menyatakan, rezim Assad memerintah dengan "cara yang tidak bisa diterima dan ditoleransi" dan melakukan tindakan yang membuatnya pantas didiskualifikasi dari kekuasaan.

"Tidak ada jalan keluar dari situasi ini, kecuali Bashar Assad mundur," tegas Hollande.

Namun, Putin mempertanyakan tuntutan mundur terhadap Assad itu. "Mengapa kita mengira bahwa jika kita mendorong pemimpin yang sekarang ini untuk turun, maka keesokan harinya kondisi secara umum akan membaik di sana," kata Putin.

"Apa sedang terjadi di Libya? Yang terjadi di Irak? Apakah menjadi lebih aman? Kami mengusulkan tindakan yang akurat dan berimbang di Suriah," lanjut mantan Perdana Menteri Rusia itu.

Dikatakannya, yang paling penting adalah mencegah terjadinya skenario terburuk, yakni perang sipil.

Muncul sejumlah desakan untuk memberi tindakan lebih keras terhadap Suriah demi menghentikan kekerasan yang terus terjadi meskipun ada rencana perdamaian Kofi Annan.

Berbicara di Oslo, Jumat (1/6/2012), Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton menyatakan keraguannya Rusia sudah bersikap tidak berpihak.

"Kami tahu ada perdagangan senjata, bahkan sepanjang tahun lalu, dari Rusia ke Suriah. Kita juga percaya ada pasokan senjata secara kontinu dari Rusia untuk memperkuat rezim Assad," kata Clinton.

Pada Kamis (31/5/2012), sejumlah pejabat Barat membenarkan laporan soal kapal kargo Rusia yang mengirim senjata berat ke pelabuhan Tartus, Suriah, pekan lalu.

Diberitakan sebelumnya, Dewan HAM PBB menginginkan para penyelidiknya untuk mengidentifikasi pelaku pembunuhan di Houla.

Dalam pemungutan suara, 41 anggota Dewan HAM menyetujui resolusi untuk mengecam Suriah, sementara Rusia, China, dan Kiba menolak. Dua negara lainnya menyatakan abstain dan satu negara lain tidak hadir.