JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat Pleno Penyusunan dan Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilu Tetap Pilkada DKI Jakarta, Sabtu (2/6/2012) berlangsung alot. Lima tim sukses cagub-cawagub menuntut KPU Provinsi DKI Jakarta untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Deni Iskandar, Ketua Tim Advokasi pasangan Jokowi-Ahok menegaskan, pihaknya menuntut KPUD sebagai penyelenggara untuk memperbaiki DPT, karena pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan. Setidaknya, pihaknya mencatat sekitar 175.000 potensi pemilih ganda.
"Rencana untuk penggelembungan suara yang mencederai demokrasi, itu masif serta terencana. Sekali lagi masif dan terencana. Oleh karena itu kami menolak penetapan DPT," ujarnya.
Rois Hadayana, Ketua Tim Advokasi pasangan Hidayat-Didik juga mengungkapkan hal yang sama. Rois berharap, temuan-temuan yang dibeberkan oleh beberapa tim sukses, mampu membuka mata hati komisioner KPUD untuk memperbaikinya.
"Agar melakukan proses demokrasi yang sungguh-sungguh. Dengan demikian sekali lagi, kami tidak bisa menerima terhadap hal yang ingin ditetapkan oleh KPUD tersebut," tegasnya.
Hal senada juga diungkapkan Rainhard Parapat, Ketua Tim Advokasi pasangan Faisal-Biem. Dengan melihat temuan DPT ganda yang tersebar di Jakarta, KPUD harusnya tidak tergesa-gesa menetapkan DPT dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2012.
"Kami khawatir kalau secara subyektif diputuskan, akan terjadi gugatan hukum. Kami minta untuk memperbaiki sistem yang dilakukan, masih ada waktu untuk KPUD bisa melakukan itu," ujarnya.
Sementara, jawaban berbeda dikatakan Dasril Afandi, Ketua Tim Advokasi pasangan Foke-Nara. Ia menegaskan, KPUD ibarat wasit yang memimpin permainan. Oleh sebab itu, pihaknya akan mengikuti tata cara yang ditetapkan penyelenggara terkait masalah penetapan DPT.
"Bagi kami pasangan yang mendorong menang dengan bermartabat. Kami serahkan ke KPUD, apapun yang KPUD tentukan, kami siap mengikuti tata cara apa yang diberikan," tegasnya.
Hingga pukul 22.16 WIB pun, rapat masih berlangsung alot. Hadir dalam rapat tersebut, seluruh jajaran KPU Provinsi DKI Jakarta, Panitia Pengawas Pemilu dan tim sukses masing-masing calon gubernur.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang