Pembatasan BBM Bisa Jadi Lebih Boros

SEMARANG, KOMPAS.com — Pembatasan BBM subsidi di kalangan birokrasi tanpa sanksi tegas justru malah lebih boros. Soalnya, pemakaian mobil dinas dengan bahan bakar pertamax tetap saja digunakan untuk kegiatan nondinas karena pembelian BBM pertamax menggunakan uang negara.

Hal itu disampaikan pengamat ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang, Prof Dr FX Sugianto, Senin (4/6/2012) di Semarang, Jawa Tengah.

Sugiyanto menyatakan, penghematan BBM itu bukan perkara mudah karena hanya dibatasi BBM subsidi saja.

"Kalau perilaku pejabat birokrasi, apalagi kedudukan tinggi, siapa yang akan mengawasi secara ketat? Mobil dinas meski sudah diisi pertamax berapa pun kuotanya, istrinya tetap bisa pakai ke mal, anaknya minta antar ke sekolah, atau mobil itu tetap bisa dipakai apa saja," ujar Sugiyanto.

Oleh karena itu, Sugiyanto mengusulkan agar pemprov, pemkab, dan pemkot membentuk badan pengelola aset daerah yang tugasnya menyewa mobil dinas untuk pejabatnya dengan jatah kuota BBM yang pasti.

Karena mobil dinas itu sewaan, tentu saja pejabatnya dapat diawasi, baik oleh lembaga pengelola aset maupun si pengelola mobil yang disewa. Cara ini juga menghapus biaya perawatan karena urusan sudah ditanggung perusahaan persewaan mobil dinas.