Konversi BBG Nelayan Belum Perlu

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa menilai, pengalihan bahan bakar minyak untuk kapal nelayan menjadi bahan bakar gas dinilai belum perlu dilakukan saat ini. Proses konversi bahan bakar gas  untuk nelayan dinilai masih membutuhkan proses panjang.

Hal itu dikemukakan Hatta di sela-sela Peringatan Hari Ulang Tahun ke-39 Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) di Jakarta, Selasa (5/6/2012). Pihaknya tetap mendorong pemanfaatan BBM bersubsidi untuk kapal ikan nelayan.  

"Sosialisasi pengalihan bahan bakar minyak menjadi bahan bakar gas untuk kapal nelayan saya kira butuh waktu yang lebih panjang. Nelayan kita tentu tidak seperti pengguna kendaraan, lebih kompleks persoalannya dan membutuhkan waktu," ujarnya.

Hatta menambahkan, hingga kini tidak ada pembatasan BBM bersubsidi untuk nelayan. Seluruh kapal ikan Indonesia berhak memperoleh BBM bersubsidi. Meski demikian, terjadi kekurangan stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan (SPBN) di sejumlah sentra perikanan. Kekurangan itu membuat nelayan seringkali terpaksa membeli BBM bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU). 

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan berencana menggulirkan elpiji sebagai pengganti premium untuk kapal motor tempel nelayan mulai bulan Mei mendatang.

Menteri Kelautan Sharif Cicip Sutardjo mengemukakan, alokasi BBM bersubsidi untuk nelayan hanya 1,8 juta kiloliter per tahun atau jauh di bawah kebutuhan sekitar 2,5 juta kiloliter per tahun.

Terkait kekurangan pasokan itu, pihaknya menempuh jalan keluar, yakni nelayan boleh membeli BBM bersubsidi di SPBU dengan syarat memiliki kartu anggota nelayan.  

Tahun 2012, pihaknya berencana membangun sebanyal 50 SPBN, serta meminta pihak swasta berpartisipasi dalam pembangunan SPBN.