Persona Nongrata untuk Diplomat Barat
Damaskus, Selasa -
Menurut Kementerian Luar Negeri Suriah, pernyataan persona nongrata itu dialamatkan kepada para duta besar Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Turki, dan beberapa lainnya. Sikap itu adalah reaksi atas pengusiran diplomat Suriah oleh Barat dan sekutunya, setelah insiden Houla yang menewaskan 108 orang pada 25 Mei lalu.
Tak lama setelah insiden Houla, 14 negara Barat dan sekutunya, termasuk Turki dan Jepang, mengusir diplomat Suriah. Australia adalah negara pertama yang mengusir diplomat dari rezim Presiden Bashar al-Assad itu. Tindakan ini yang dibalas Suriah.
Sementara itu, oposisi Suriah menyatakan kecewa karena gencatan senjata antara oposisi dan rezim Assad, yang seharusnya dimulai 12 April, tak terwujud. Oposisi memilih tak lagi mematuhi jalan damai yang dimediasi utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Liga Arab untuk Suriah, Kofi Annan.
Jauh-jauh hari oposisi sudah memberi ultimatum kepada Assad. Jika Assad tidak mematuhi gencatan senjata dan tak mau menarik pasukan ke barak, maka oposisi akan melakukan perlawanan lebih sengit. Batas waktu dari oposisi ialah Jumat lalu.
Kubu oposisi menegaskan, batas waktu itu sudah terlampaui dan kekerasan yang dilakukan aparat terhadap oposisi atau rakyat sipil terus meningkat. Assad dinilai gagal menerapkan gencatan senjata. Oposisi kini sangat siap menyerang pasukan pemerintah untuk membela rakyat.
Salah satu bukti gencarnya perlawanan oposisi terjadi pada akhir pekan lalu. Lebih dari 80 tentara pemerintah tewas dibunuh pasukan oposisi. Tingkat perlawanan oposisi semakin berkualitas karena adanya aliran bantuan senjata dari luar.
”Kami sudah memutuskan untuk mengakhiri komitmen kami melakukan gencatan senjata. Kami telah memulai lagi serangan. Kami melakukan serangan defensif, yang berarti hanya menyerang pos pemeriksaan yang ada di setiap kota,” kata juru bicara Tentara Suriah Bebas (SFA), Mayor Sami al-Kurdi.
Menurut Kurdi, misi pemantau PBB di Suriah harus berganti nama menjadi ”misi penegakan perdamaian”. Dunia diminta memberlakukan zona larangan terbang dan zona penyangga untuk mendesak Assad turun. Ide itu sebenarnya selaras dengan usulan Barat, tetapi Rusia dan China justru menolaknya.
Kekerasan demi kekerasan yang terus terjadi, ditambah adanya pidato Assad di parlemen pada hari Minggu yang menegaskan harus ada perlawanan terhadap oposisi, semakin membuat situasi di Suriah tidak pasti. Rusia dan China tetap mementahkan setiap keinginan untuk melakukan intervensi militer atau memaksa Assad turun dari jabatan.
China, hari Selasa, kembali menegaskan sikapnya itu. Dikatakan, Beijing dan Moskwa memiliki pandangan sama dalam menyikapi krisis Suriah. Mereka menolak intervensi militer atau setiap upaya memaksakan pergantian rezim. Mereka mendorong agar dialog politik segera dimulai.
